ITB Bantu Sistem Digitalitasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang

SUMEDANG, eljabar.com — Menindaklanjuti MoU Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), jajaran ITB menemui Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir di Ruang Tengah Gedung Negara, Senin pagi (24/2/2020).

Dalam kunjungannya Profesor Kadarsah selaku ketua rombongan  menyampaikan beberapa pemikiran untuk menindaklanjuti apa yang telah ditandatangani dalam MoU antara Pemkab Sumedang dengan ITB.

“Kami menindaklanjuti pertemuan tahun lalu bahwa setiap dosen program studi yang ada di ITB diminta untuk aktif menjalankan pengabdian kepada masyarakat karena ini program institusi,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan kesiapannya untuk membantu apa-apa saja yang dapat dikerjasamakan dengan ITB.

“Kami memprioritaskan untuk membantu Kabupaten Sumedang sehingga ada beberapa hal yang akan dikonsultasikan dengan Bupati beserta jajaran SKPD,” ujarnya.

Menurut Prof. Kadarsah, ada beberapa kegiatan yang pernah dilakukan ITB dengan daerah lain diantaranya pengembangan UMKM dan pemberdayaan pemerintahan dengan para kepala desa.

“Khususnya sekarang ada Dana Desa yang harus dikelola dengan akuntabilitas keuangan. Nantinya pihak ITB akan membantu dengan sistem digitalitasi dan sistem yang lainnya,” ucapnya.

Dikatakan, ITB juga telah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan yang bisa juga dikembangkan di Sumedang.

“Jadi nanti akan dibantu prospek setelah Tol Cisumdawu berjalan. Apa saja yang nanti bisa kami bantu dari sistem informasi kepariwisataan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sumedang  H. Dony Ahmad Munir mengucapkan terima kasih atas inisiatif dan respon dari ITB yang ingin segera merealisasikan apa yang telah disepakati dalam MoU beberapa bulan ke belakang.

“Terima kasih atas kesediaan dan kesiapannya. Tentunya ini akan sangat bermakna serta bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Sumedang,” ucap Bupati.

Menurut Bupati, ada tiga hal yang harus dibantu dan telah disepakati dengan pihak ITB. Pertama berkaitan dengan UMKM. Yang kedua berkaitan dengan kapasitas aparatur desa. Ketiga terkait dengan good government di desa-desa.

“Diantara ketiga hal tersebut, ada juga mengenai SAKIP Desa. Saya sudah buat SK Bupatinya. Jadi tiga hal yang harus dipertanggungjawabkan. Pertama adalah berkaitan dengan kinerja desa untuk mengentaskan kemiskinan. Kedua berkaitan dengan penurunan angka stunting. Dan terakhir adalah peningkatan pelayanan publik,” kata Bupati.

“Peningkatan pelayanan publik indikatornya adalah pengukuran fokus kinerja pada tiga hal tadi. Ada 270 desa yang kami harus dilatih. Karena memang pelatihan kompetensi aparat desa itu masih sedikit,” tukasnya.

Masih menurut Bupati, Pemkab Sumedang sedang menggalakan program One Village One Product. Untuk itu, Bupati meminta kepada pinak ITB untuk membantu sistem digital marketing guna memasarkan produk-produknya. (Abas)

Advertisement

Categories: Pemerintahan