Jalur Gumitir Ditutup Total, Bupati Banyuwangi Harap Penutupan Minim Dampak
SURABAYA, eljabar.com – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali menggelar Rakor Manajemen Lalu Lintas Jaringan Jalan Nasional Lintas Selatan Jawa Ruas Jember – Banyuwangi (Gumitir) di Aula BBPJN Jatim – Bali, Kamis (3/7/202).
Turut hadir antara lain, Ditlantas Polda Jatim, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur, Satlantas Polres Jember, serta stakeholder terkait. Rakor tersebut digelar terkait kegiatan preservasi jalan nasional di perbatasan Kabupaten Jember dan Banyuwangi atau Jalur Gumitir.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK 1.4 Provinsi Jawa Timur itu berupa penanganan longsoran di ruas jalan Sumberjati – Bts. Kab. Banyuwangi KM 233+500. Secara geografis, kawasan ini dikenal rawan bencana. Pergerakan tanah yang memicu longsor kerap terjadi di kawasan ini, seperti longsor sedalam 10 meter di KM 235+650 yang terjadi pada akhir bulan Juni lalu.
Dilansir BBPJN Jatim-Bali, Kepala Bidang Preservasi II Ayu Pertimasari Sekar Handayani menjelaskan, kegiatan preservasi jalan merupakan bagian dari upaya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Pasal 23 undang-undang ini menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” jelas Ayu, dikutip Sabtu (5/7/2025).
Ayu mengungkapkan, pihaknya telah menyusun analisa risiko yang mencakup potensi keterlambatan material akibat kemacetan, bahaya manuver alat berat bore pile akibat lebar jalan yang sempit, hingga risiko benturan dengan pengguna jalan.
“Semua faktor ini menjadikan opsi penutupan total jalan sebagai opsi yang paling aman,” tegasnya.
Penanganan pada ruas jalan tersebut akan dilaksanakan selama 6 bulan dengan rencana penutupan total jalan selama 2 bulan, terhitung 24 Juli 2025 hingga 24 September 2025.
Sebelum dilakukan penutupan total jalan BBPJN Jatim-Bali akan melakukan survey jalan alternatif dengan pemangku kepentingan lain untuk pemilihan jalur alternatif sesuai kelas jalan, kondisi perkerasan jalan jembatan serta fasilitas pendukung lainnya demi menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Pihaknya berharap, Pemprov, Pemda dan Kepolisian berperan serta mendukung kesiapan jalur alternatif sesuai dengan kewenangannya akibat penutupan total jalur Gumitir demi memastikan jalan aman dan berkeselamatan.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Provinsi Jawa Timur, Satya Wardhana mengatakan, tingkat risiko pekerjaan di Jalur Gumitir mempunyai sangat tinggi bagi keselamatan pengguna jalan. Misalnya konstruksi bore pile di 55 titik lokasi sepanjang 115 meter penanganan yang menggunakan alat berat.
“Manuver alat berat bore pile machine butuh ruang luas, ini tidak mungkin bisa bekerja efektif apabila jalur masih dilalui kendaraan,” ujarnya.
Namun demikian, Satiya belum memberikan penjelasan terkait survey jalur alternatif yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait.
Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menanggapi serius rencana penutupan total jalur Gumitir.
“Dampak sosial dan ekonomi juga penting untuk dipertimbangkan apabila jalur itu ditutup total,” ungkapnya, Jumat (4/7/2025).
Ipuk berharap, ada pola baru sehingga tidak ditutup 100 persen karena dampaknya sangat signifikan.
“Khususnya bagi warga yang melintasi jalur ini untuk sekolah, bekerja dan berdagang,” urai Ipuk.
Kata Ipuk, banyak pelajar dan pekerja yang sangat bergantung pada akses Jalur Gumitir. Siswa SMK di Kalibaru yang berasal dari wilayah Silo, Kabupaten Jember, tentu akan terhambat mobilitasnya.
“Mungkin bisa dipertimbangkan ada pembatasan untuk kendaraan besar seperti truk dan tronton, ini bisa diarahkan untuk melewati jalur alternatif, seperti Situbondo,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, BBPJN Jatim-Bali diharapkan dapat merancang pola kerja yang tetap memungkinkan masyarakat sekitar tetap menjalankan aktivitas. (Irwan Yudha Lesmana)
