Jawa Barat Butuh Gubernur Yang Pro Pertanian
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di republik ini, memang memiliki banyak kelebihan di antara provinsi lainnya. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu provinsi yang layak menyandang atribut sebagai lumbung pangan nasional. Sekira 17 persen produksi padi nasional disumbang oleh Jawa Barat.
Sebagai salah satu provinsi yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, tentu saja gubernurnya haruslah orang yang berani membela dan melindungi pertanian. Dan kebetulan sebentar lagi, Jawa Barat akan menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur secara langsung pada 2024.
Sehingga pemimpin yang akan menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat menurut Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, H. A. Sopyan, mesti orang yang memahami apa dan bagaimana politik pertanian atau politik pangan itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
“Figur seperti ini penting kita sampaikan, karena dirinya dijamin tidak akan meminggirkan sektor pertanian dalam penyusunan kebijakan pembangunannya. Jangan sampai sesuka hati mengurangi ruang pertanian untuk menggantinya dengan kawasan industri maupun kawasan perumahan/permukiman. Harus berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan sektor pertanian,” tandas H. Sopyan, kepada elJabar.com.
Budaya masyarakat Jawa Barat memang terkait erat dengan budaya pertanian atau budaya pangan. Sebagian besar masyarakat Jawa Barat berkiprah di dunia pertanian dalam arti luas. Mulai dari aspek hulu hingga ke hilir. Ada yang bergerak di sisi produksi, aspek pemasaran dan distribusi serta banyak pula yang terlibat di sisi konsumsi.
Oleh sebab itu, untuk Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029, jangan sampai terpilih sosok yang sama sekali tidak memahami pertanian. Apalagi jika dirinya tergolong ke dalam orang yang suka menggadaikan sektor pertanian, hanya untuk mengejar kepentingan sesaat.
“Kita perlu mencegahnya, agar Jawa Barat tetap bertahan sebagai lumbung pangan,” tegasnya.
Kondisi ketahanan pangan Jawa Barat saat ini, khususnya bila dilihat dari produksi beras nasional, betul-betul sangat merisaukan. Sejak tiga tahun terakhir produksi beras Jawa Barat, telah tersalip oleh Jawa Tengah dan semakin jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Jawa Timur.
Apakah kemunduran Jawa Barat dalam bidang pertanian, dikarenakan Gubernurnya kurang memahami pertanian? Atau ada hal lain yang lebih pas untuk diutarakan.
Ruang pertanian di Jawa Barat, berdasarkan revisi RTRW 27 Kabupaten/Kota, terlihat semakin berkurang. Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non-pertanian, berlangsung relatif cepat.
“Sawah dan ladang berubah menjadi perumahan/pemukiman, sudah biasa kita temukan. Begitu pun dengan semakin merebaknya kawasan industry,” ungkapnya.
Yang lebih merisaukan, untuk jangka panjang, ternyata yang tengah berlangsung bukan hanya alih fungsi lahan. Namun terjadi pula alih kepemilikan lahan pertanian dari para petani ke kelompok tuan tanah. Mereka membeli lahan sawah tidak untuk digarap, tapi lebih bersifat sebagai alat untuk investasi.
Kondisi yang demikian, jelas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pertanian merupakan sektor yang harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Sebab, bukan saja sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak, pertanian merupakan sumber kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat, tapi pertanian juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi bangsa.
“Oleh karena itu Jawa Barat butuh figur gubernur yang pro dan betul-betul mencintai pertanian, dan berani berjuang habis-habisan untuk melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap petani,” pungkasnya. (muis)
