Jawa Barat Jadi Magnet Penanaman Modal Asing: Pentingnya Tata Kelola yang Adil dan Berkelanjutan
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Jawa Barat kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah tujuan utama investasi asing di Indonesia. Data terbaru dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa Jawa Barat berada di peringkat teratas dalam realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor manufaktur, energi, properti, hingga industri digital.
Namun di balik angka yang menggembirakan tersebut, muncul pula tantangan terkait keberlanjutan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, menegaskan bahwa masuknya investasi asing harus dikelola secara bijak agar tidak hanya menguntungkan pemodal, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
“Investasi asing adalah peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun kita tidak boleh hanya berhenti pada angka-angka realisasi investasi. Pertanyaan mendasarnya adalah, sejauh mana investasi itu memberi manfaat nyata bagi warga Jawa Barat? Mulai dari penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, hingga keberpihakan pada lingkungan hidup,” jelas Tina Wiryawati, kepada elJabar.com.
Secara geografis, Jawa Barat memiliki keunggulan strategis. Letaknya yang dekat dengan ibu kota negara dan pelabuhan internasional seperti Tanjung Priok dan Patimban membuat provinsi ini menjadi pintu gerbang perdagangan dunia. Selain itu, ketersediaan kawasan industri yang modern, jaringan infrastruktur yang semakin membaik, serta jumlah tenaga kerja yang melimpah menjadi faktor pendorong utama.
Berdasarkan laporan BKPM 2024, Jawa Barat tercatat menerima investasi asing senilai lebih dari USD 10 miliar, dengan mayoritas mengalir ke kawasan industri di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Cikarang. Sektor yang paling dominan antara lain otomotif, elektronik, tekstil, kimia, hingga logistik.
“Tidak mengherankan jika Jawa Barat selalu menjadi incaran investor asing. Infrastruktur kita relatif lebih siap, SDM tersedia dalam jumlah besar, dan pasar domestik pun terus tumbuh. Ini sebuah keunggulan yang tidak dimiliki semua daerah,” kata Tina.
Salah satu manfaat utama dari masuknya PMA adalah penciptaan lapangan kerja. Menurut catatan Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, dalam lima tahun terakhir, investasi asing telah membuka ratusan ribu lowongan baru di sektor industri dan jasa.
Namun Tina mengingatkan bahwa kualitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan agar tidak hanya menjadi buruh pabrik dengan upah rendah.
“Kita ingin tenaga kerja lokal tidak sekadar menjadi pekerja kasar, tapi juga bisa naik kelas melalui transfer teknologi dan pelatihan yang memadai. Pemerintah daerah harus memastikan adanya kewajiban bagi perusahaan asing untuk melibatkan tenaga kerja lokal dalam posisi strategis,” jelasnya.
Ia mencontohkan industri otomotif yang berkembang di Karawang dan Bekasi. Menurutnya, kehadiran raksasa otomotif Jepang dan Korea seharusnya bisa menjadi momentum bagi Jawa Barat untuk memiliki tenaga ahli lokal yang mumpuni dalam bidang desain, engineering, hingga riset dan pengembangan.
Meski membawa dampak ekonomi yang signifikan, investasi asing juga kerap memunculkan persoalan baru, terutama terkait lingkungan hidup dan konflik lahan.
Banyak kawasan industri dibangun di atas lahan produktif yang sebelumnya digunakan untuk pertanian. Hal ini dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, isu pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga menjadi sorotan.
“Kami di Komisi 3 DPRD Jawa Barat sering menerima laporan dari masyarakat terkait masalah lingkungan, mulai dari pencemaran sungai hingga berkurangnya lahan hijau. Investor asing harus patuh pada aturan lingkungan yang berlaku. Jangan sampai keuntungan ekonomi harus dibayar mahal dengan kerusakan alam,” tegas Tina.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah provinsi untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan asing yang beroperasi di Jawa Barat, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban lingkungan.
Tina juga menyoroti pentingnya regulasi yang tegas dan transparan dalam mengatur arus investasi asing. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya berperan sebagai “penyambut tamu” bagi investor, tetapi harus benar-benar memastikan bahwa kontrak dan izin usaha tidak merugikan kepentingan rakyat.
“Kita sering mendengar kasus di mana perusahaan asing menikmati insentif pajak dan kemudahan izin, tetapi kontribusinya ke daerah minim. Hal seperti ini tidak boleh terulang. DPRD akan mengawal agar regulasi investasi di Jawa Barat tidak hanya ramah bagi investor, tapi juga adil bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong adanya transparansi dalam proses perizinan agar terhindar dari praktik korupsi maupun pungutan liar.
Ke depan, Tina Wiryawati berharap bahwa Jawa Barat tidak hanya menjadi lokasi industri besar yang padat modal, tetapi juga pusat pengembangan inovasi dan teknologi. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem investasi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.
Investasi asing itu ibarat pisau bermata dua. Bisa menjadi berkah, bisa juga jadi musibah. Semua tergantung bagaimana kita mengelolanya.
“Kalau tata kelolanya baik, masyarakat akan sejahtera, lingkungan tetap terjaga, dan ekonomi daerah tumbuh pesat. Tapi kalau tidak hati-hati, yang terjadi justru eksploitasi,” pungkasnya. (muis)
