Kategori Pengelolaan Pengaduan, Sumedang Raih Piala Humas Jabar 2019
SUMEDANG, eljabar.com — Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, bersama dengan Kota Bandung dan Kabupaten Karawang yang meraih juara pertama dan kedua, Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapat penghargaan dengan meraih juara tiga kategori Pengelolaan Pengaduan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam ajang Piala Humas Jabar 2019 yang diselenggarakan di Ballroom The Trans Luxury Hotel Bandung, Jumat (9/8/2019).
Penghargaan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil kepada para Kepala Daerah dan Instansi saat itu, diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi insan humas dari berbagai instansi dan partai politik se-Jabar, dan Piala Humas Jabar dengan mengusung tema “Refleksi Satu Tahun Jabar Juara” ini baru pertama kali dilaksanakan atas inisiasi dari Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jabar.
Terkait capaian prestasi yang diraih Pemkab Sumedang pada ajang ini, sebelumnya Biro Humas dan Protokol beserta tim dari Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Monitoring Evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) Badan Publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Pada agenda monev TPA tersebut, PPID Kab. Sumedang diharuskan menyajikan data berikut fakta terkait pengelolaan informasi yang dilaksanakan Badan Publik di lingkungan pemerintah, yang di dalamnya terdapat pula keterhubungan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi Online Rakyat (SP4N – LAPOR!) dengan layanan pengaduan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sumedang.
Dalam hal pengelolaan pelayanan pengaduan khususnya yang dikelola oleh Bagian Humas dan Protokol Setda, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki dua layanan pengaduan yaitu melalui aplikasi LAPOR! yang menangani keluhan atau aduan terkait pelayanan publik dan Sumedang Simpati Quick Response (SSQR) yang menangani laporan kedaruratan dan masalah sosial.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda, Asep Tatang Sujana selaku PPID Utama Kabupaten Sumedang menuturkan, apabila berbagai macam laporan pengaduan, keluhan, aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat, dapat menjadi salah satu instrument yang memudahkan pengambil kebijakan guna menentukan kebijakan secara tepat.
“Suatu organisasi yang baik, termasuk organisasi pemerintahan di dalamnya, jika ingin berbagai macam kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi atau mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan, tentunya harus menjadikan berbagai macam pengaduan kritik dan saran sebagai salah satu instrument sebagai input dalam menyusun dan merumuskan berbagai macam program serta kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana salah satu program yang sedang diakselerasi oleh Pak Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, lanjut Asep, maka jajaran pemerintahan harus memperhatikan betul terhadap berbagai macam keluhan dan aspirasi masyarakat. “Dengan demikian, maka mulai saat ini pemerintah harus mulai melakukan manajemen pengelolaan pengaduan dengan baik dan benar,” tutupnya. (Abas)
