Kebijakan Pengembangan Wilayah Secara Implementatif
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Apabila bercermin pada berbagai pengalaman pembangunan daerah beberapa negara berkembang, menunjukan baik kegagalan maupun keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat menjadi pelajaran kita dalam mengembangkan strategi pengembangan wilayah bagi Indonesia.
Berdasarkan sejumlah pengalaman, baik di dalam maupun di luar negeri serta berkembangnya kebijaksanaan pembangunan daerah, menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Jabar Buky Wibawa, ada beberapa pemikiran yang dapat dikembangkan untuk strategi pengembangan wilayah di masa mendatang.
Pertama, alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Berbagai deregulasi di sektor riil dan moneter telah dilakukan Pemerintah dalam rangka efisiensi di segala bidang.
“Maka penambahan infrastruktur besar-besaran di wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat, bisa menarik investasi modal swasta, serta terjadinya peningkatan kemampuan tekhnologi dan manajemen,” papar Buky Wibawa, kepada elJabar.com.
Kedua, peningkatan sumber daya manusia di daerah. Pembangunan selama ini telah menurunkan angka buta huruf, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah.
Namun demikian, kualitas manusia di kawasan-kawasan tertinggal umumnya masih di bawah rata-rata kualitas nasional. Untuk itu, pendekatan pembangunan sektoral yang telah meningkatkan standard kualitas manusia Indonesia, harus sampai pada taraf tertentu.
“Untuk masa yang akan datang, perlu diikuti oleh pendekatan pembangunan yang lebih memperhatikan kondisi dan aspirasi wilayah. Bukan oleh pendekatan yang bersifat uniform,” jelasnya.
Ketiga, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. Struktur kelembagaan dan aparat pemerintah daerah selama ini mencerminkan sistem pemerintahan berjenjang. Walaupun propinsi dan kabupaten juga berfungsi sebagai daerah otonom, yang mempunyai kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri, namun dalam berbagai implementasi pelaksanaan pembangunan selama ini daerah lebih kepada “menunggu” petunjuk dari Pusat.
Proses pengambilan keputusan yang demikian kemudian berkembang menjadikan aparat daerah lebih melayani aparat Pusat, daripada melayani masyarakat daerahnya.
Dalam era demokratisasi yang semakin berkembang seperti sekarang ini, yang ditunjang oleh berbagai peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi yang lebih lengkap, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu melaksanakan kewenangan yang semakin besar dalam menata pembangunan daerahnya.
Semakin lengkapnya perangkat peraturan dan perundang-undangan mengenai penataan ruang di setiap provinsi dan kabupaten/kota, ini dapat menjadi acuan aparat daerah untuk mengelola berbagai unsur ruang.
“Seperti sumber daya alam, manusia dan buatan secara optimal, serta mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Keempat, pelayanan masyarakat yang efisien. Untuk kepentingan stabilitas ekonomi dan politik selama ini pemerintah memegang kendali yang lebih besar terhadap sumber-sumber penerimaan dan berbagai kebijaksanaan pelayanan masyarakat.
Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan dasar masih sangat kurang, resiko investasi masih sangat besar, dan tingkat pendidikan rata-rata manusia di daerah masih rendah.
Dengan semakin meningkatnya kemampuan kelembagaan dan kualitas aparat di daerah, sudah masanya sekarang untuk memperbesar kewenangan daerah dalam menata pembangunan di daerah.
“Hal ini ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif,” harapnya.
Ada tiga indikator keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah.
Indikator pertama adalah produktivitas, yang dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya. Indikator kedua adalah efisiensi, yang terkait dengan meningkatnya kemampuan tekhnologi/sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Terakhir adalah partisipasi masyarakat, yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah.
Ketiga indikator keberhasilan tersebut terkait erat dengan faktor-faktor yang menjadi ciri suatu wilayah dan membedakannya dengan wilayah lainnya, seperti kondisi politik dan sosial, struktur kelembagaan, komitmen aparat dan masyarakat, dan tingkat kemampuan/pendidikan aparat dan masyarakat.
“Dan keberhasilan pengembangan suatu wilayah, sebenarnya bergantung pula pada kemampuan berkoordinasi, mengakomodasikan dan memfasilitasi semua kepentingan. Ditambah kreativitas yang inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (muis)
