GRESIK, eljabar.com – Sebagian besar pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang menerima bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tahun 2023 di Kabupaten Gresik ngedumel.
Pasalnya, setelah dicairkan belum lama ini mereka mengaku harus menyisihkan sebesar 20-35 persen dari nilai bantuan yang diterima eebesar Rp 195 juta per HIPPA.
Apalagi, kata mereka, rekening tabungan jenis bisnis yang dibuat seragam dan kolektif menyisakan saldo jutaan. Jika ingin mengambilnya harus di kantor cabang bank pelat merah di Surakarta. Tidak bisa diambil di cabang bank BUMN tersebut.
Persoalan pelik ini harus dihadapi oleh HIPPA. Kelompok masyarakat petani ini hanya dijadikan alat menumpuk keuntungan. Sudah sumber daya manusianya rendah, keikhlasan masyarakat petani malah dimanfaatkan kepentingan pragmatis segelintir pihak.
Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan dari sejumlah Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) penerima bantuan P3TGAI mengaku tidak diterima seluruhnya, sebesar Rp 195 juta.
Setiap HIPPA menyetorkan 20 – 35 persen kepada pihak aspirator melalui kaki tangannya. Imbasnya, progres pengerjaan konstruksi saluran irigasi tersier di lokasi yang ditentukan, berjalan lambat.
Pemantauan yang dilakukan media ini juga mendapatkan sejumlah kejanggalan pelaksanaan kegiatan. Konstruksi saluran tersier banyak dibangun tidak sesuai dengan desain rencana yang telah disepakati Tim Swakelola.
Namun demikian, perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Tim Pendamping Masyarakat (TPM), selaku kepanjangan tangan BBWS Bengawan Solo.
Sebelumnya Kepala Bidang OP BBWS Bengawan Solo Sri Wahyu Kusumastuti menegaskan agar kegiatan P3TGAI dilaksanakan sesuai ketentuan Juklak dan Juknis.
Hal itu disampaikan Sri pada sosialisasi pelaksanaan kegiatan P3TGAI di wilayah hulu, tengah dan hilir DAS Bengawan Solo.
“Pengawasan P3TGAI dilaksanakan secara berlapis,” ujar Sri melalui peaan elektronik, Rabu (1705/2023).
Sri menambahkan, pengawasan berlapis itu mulai dari TPB, KMB, TPM dan Tim Swakelola.
Koordinator Lingkar Pergerakan Multiple Data (Link Pemuda) Arshy Ibnu Alwahidi menilai sebaliknya.
“Fakta dugaan pemotongan dana bantuan HIPPA dari P3TGAI indikator pengawasan dan pengendalian program yang buruk,” ujarnya, Minggu, (20/05/2023).
Lanjut Ibnu, sebaiknya pihak-pihak terkait P3TGAI tidak usah malu untuk mengakui bahwa potongan dana bantuan tersebut.
“Dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan dari TPB, KMB, dan Tim Swakelola. Bentuk tim untuk mencari tau dan menguji informasi adanya potongan,” tandasnya.
Mahasiswa tingkat akhir di sebuah PTN di Jawa Timur ini juga mendesak penegakan hukum dari pihak Kejaksaan.
“Informasi dugaan pemotongan ini harus diusut tuntas sehingga wanti-wanti yang disampaikan Kejati Jatim pada penandatanganan PKS HIPPA dan PPK OP SDA IV Solo, di Hotel Aston, ada nilainya, bukan retorika,” tegasnya.
Sebelumnya Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dari sejumlah desa penerima bantuan dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) 2023 mengungkapkan praktik pemotongan dana bantuan tersebut..
Dari sebagian nilai kegiatan sebesar Rp 195 juta yang diterima oleh setiap HIPPA disetor ke pihak tertentu. Besarannya berkisar antara 20-35 persen per titik lokasi. Kegiatan P3TGAI tersebar di 19 desa, 6 kecamatan.
Jika ditotal, potensi kebocoran dana P3TGAI di Kabupaten Gresik saja bisa menembus ratusan juta rupiah. Bukan tidak mungkin kebocoran juga terjadi di daerah lain.
Sebab, aksi pemotongan itu dilakukan secara rapi, seolah terencana. Akibatnya kegiatan P3TGAI tidak tepat sasaran, baik aspek kualitas konstruksi hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat petani.
Sektor-sektor pelaksanaan kegiatan P3TGAI dikendalikan oleh tangan-tangan di luar HIPPA. Invisible hands ini berasal dari lintas sektor, baik di pemerintahan dan oknum-oknum yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. (Iwan/*redaksi)
