Kemajuan dan Tantangan Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Barat
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Jalan provinsi memiliki peran vital sebagai penghubung antar kabupaten/kota dan sebagai jalur penopang distribusi barang serta mobilitas masyarakat. Namun, di tengah geliat pembangunan, masih terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah.
Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah terpadat dan paling dinamis di Indonesia terus berbenah dalam sektor infrastruktur, terutama dalam hal konektivitas jalan.
Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, dari total sekitar 2.400 km jalan provinsi, sekitar 70% dalam kondisi baik dan mantap. Sisanya, 20% dalam kondisi sedang, dan 10% tergolong rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan ini terutama terdapat di daerah-daerah dengan kontur geografis sulit seperti wilayah selatan Jawa Barat (Garut Selatan, Sukabumi bagian selatan, dan Cianjur selatan) yang kerap terdampak longsor dan banjir.
Di sisi lain, menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, peningkatan konektivitas jalan juga menjadi prioritas utama.
“Karena jalan provinsi menjadi penghubung strategis antara infrastruktur nasional seperti jalan tol dan jalur kereta api dengan kawasan industri, pariwisata, dan pertanian di Jawa Barat,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Salah satu proyek konektivitas yang menjadi sorotan adalah peningkatan jalan provinsi yang menghubungkan kawasan Rebana Metropolitan (Cirebon-Patimban-Kertajati) dengan wilayah Priangan Timur. Pembangunan ruas-ruas jalan baru dan pelebaran jalur lama dilakukan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kawasan industri dan logistik di masa depan.
Proyek strategis lainnya adalah pembangunan jalan lintas tengah selatan yang menghubungkan Bogor–Sukabumi–Cianjur–Bandung melalui jalur alternatif provinsi.
“Jalur ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk kemacetan kronis di jalur Puncak dan jalur utama Sukabumi–Bogor,” ungkapnya.
Meskipun ada kemajuan, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi jalan provinsi. Masalah klasik seperti pembebasan lahan, tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya sistem pemantauan dan perawatan berkelanjutan, menyebabkan beberapa jalan cepat rusak kembali setelah diperbaiki.
“Perlunya integrasi lintas sektor dan peningkatan sistem digitalisasi dalam pengelolaan jalan. Dengan data real-time dan pemantauan berbasis teknologi, kita bisa lebih efisien dalam merespons kerusakan jalan dan merencanakan perawatan secara preventif,” ujarnya.
Kondisi dan konektivitas jalan provinsi Jawa Barat memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen dalam pembangunan infrastruktur jalan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi antarpemerintah daerah, pemanfaatan teknologi, dan dukungan masyarakat, cita-cita mewujudkan konektivitas yang merata dan berkualitas di Jawa Barat bukanlah hal yang mustahil,” pungkasnya. (muis)
