Kesejahteraan Guru Harus Mendapatkan Prioritas
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Dalam proses belajar mengajar, peran guru sangat sentral dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhada keberhasilan dari sebuah proses pendidikan. Sehingga kesuksesan sebuah pendidikan bisa lihat dari bagaimana guru melakukan proses pengajaran.
Saat ini isu kesejahteraan guru masih saja jadi persoalan, terutama dikalangan guru honorer. Bayangkan saja, saat ini masih ada guru honorer yang digaji empat ratus ribu sebulan. Jika dilihat dari kalkulasi kebutuhan sehari-hari, hal ini tentu saja sangat jauh dari mencukupi.
“Bisa dibayangkan kalau gurunya sudah berkeluarga dan memiliki anak, pastinya tidak akan cukup. Pemerintah harus serius meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Ini harus menjadi prioritas juga,” ujar Anggota Komisi 5 DPRD Jabar, Heri Ukasah, kepada elJabar.com.
Akibat dari minimnya penghasilan, lanjut anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra ini, terpaksa guru mencari penghasilan lain di luar jam mengajar.
Tentu saja hal ini akan berdampak pada terpecahnya konsentrasi antara mengajar, bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, sedikit banyak konsentrasi mengajar terpecah dan tidak maksimal.
“Kalau sudah begini, pendidikan siswa pasti akan terganggu. Persoalan kesejahteraan ini jangan sampai di nomor duakan. Pemerintah harus membuat formulasi meningkatkan kesejahteraan guru,” tandasnya.
Menurut Heri Ukasah, saat ini pemerintah memang sedang menggencarkan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tapi, hal tersebut belum mengakomodir semua guru.
“Bagaimana guru-guru yang tidak lolos PPPK? Bagaimana kesejahteraan mereka?” tanyanya.
Heri Ukasah meminta agar pemerintah tidak mempersulit perekrutan PPPK guru. Menurutnya, bila perlu guru honorer tersebut diangkat tanpa perlu tes lagi, terutama bagi guru yang sudah mengabdi puluhan tahun.
“Jangan sampai mereka berkompetisi dengan guru-guru yang baru. Angkat langsung menjadi PPPK tanpa perlu seleksi umum seperti pelamar PPPK lainnya,” pintanya.
Heri Ukasah juga mendorong, perlu adanya standarisasi honor bagi guru, terutama guru-guru honorer. Saat ini, masih banyak guru honor yang mendapatkan penghasilan di bawah standar.
“Saat ini buruh sedang berjuang menaikan upah, sementara guru honornya jauh di batas upah buruh. Ada yang digaji 400 ribuan sebulan. tidak akan cukup,” tandasnya.
Menjadi seorang guru, lanjutnya, saat ini kurang banyak diminati karena memang gajinya sangat kecil. Sangat jauh berbeda dengan karyawan pabrik yang gajinya sangat besar.
“Gaji guru honorer jauh di bawah gaji buruh, tentunya memang harus ada perhatian lebih serius dari pemerintah dalam mencari solusi untuk nasib guru honorer,” tambahnya.
Dengan APBD yang besar, ungkap Heri Ukasah, pemerintah harus mengalokasikan porsi lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Guru jangan hanya dibebani dengan tugas-tugas administrasi saja di sekolah tanpa dihitung berapa penghasilan mereka yang diterima saat ini.
“Kami mendorong, pemerintah daerah maupun provinsi untuk meningkatkan honor guru, supaya mereka memiliki kehidupan yang layak. Jangan sampai ada ketimpangan antara guru PNS dengan guru honorer,” tegasnya.
Pembangunan sektor pendidikan sangat penting, dan yang harus dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusianya (SDM).
“Memiliki guru yang berkualitas, otomatis menghasilkan murid-murid hebat. Dan hasil dari pendidikan yang baik tentu akan dapat menentukan proses pembangunan yang baik juga,” pungkasnya. (Muis)
