Kesejahteraan Masyarakat Harus Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Regional - El Jabar

Kesejahteraan Masyarakat Harus Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Regional

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Tiap region di wilayah Indonesia yang luas ini selain memiliki sumber daya dan kondisi geografi yang berbeda- beda, juga menghadapi masalah yang berbeda dalam pengembangan dan pembangunan regional masing-masing.

Oleh karena itu bagi kepentingan pengembangan dan pembangunan regional yang mendukung pembangunan nasional, wajib dilakukan studi, penelitian dan analisis geografi secara mendalam terlebih dahulu. Studi ini untuk memberikan jaminan terhadap pemanfaatan ruang secara tepat guna yang berdaya guna dalam menciptakan hasil guna yang setinggi-tingginya.

Masalah ini sudah menjadi dasar perencanaan pengembangan dan pembangunan kependudukan di Indonesia. Pembangunan kependudukan yang terungkap dalam kebijakan kependudukan, bukan hanya berkenaan dengan keluarga berencana saja, melainkan juga terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, ketenaga kerjaan, keahlian dan kepemimpinan.

Kebijaksanaan pembangunan regional, yakni segala usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan dalam region tersebut.

Maka dalam menerapkan kebijakan regional menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, Daddy Rohanady, harus menerapkan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan kondisi geografi dan sesuai dengan masalah yang dihadapinya.

Asas adil dan merata yang diterapkan dalam pembangunan nasional, juga diterapkan dalam pembangunan regional. Ini artinya, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan, tetapi pada pelaksanaannya dengan modal dasar dan factor dominan.

“Dengan demikian pembangunan regional harus disesuaikan dengan kondisi pada daerah bersangkutan, demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas lingkungan,” ujar Daddy, kepada elJabar.com.

Dijelaskan Daddy yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, ada tiga tahapan kebijakan yang harus dilaksanakan dalam pembangunan regional, yaitu pra-pembangunan, proses pembangunan, dan pasca pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan dan kebijakan pembangunan regional, pada tahap pra-pembangunan wajib melakukan penelitian, yang dimulai dengan identifikasi modal dasar apa yang dimiliki oleh suatu region yang bersangkutan. Lalu faktor dominan apa yang melandasinya dan masalah-masalah apa yang menjadi hambatan yang harus diatasi. Maka ketiga hal pokok tersebut wajib ditelaah secara mendalam, demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

“Kesimpulan tersebut menjadi dasar perencanaan bagi pembuat keputusan untuk mengembangkan kebijaksanaan pembangunan regional,” ujarnya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembangunan regional. Modal dan faktor yang ada, dianalisis dan dirumuskan menjadi aspek-aspek geografi yang dapat diteliti bagi kepentingan perancangan, perencanaan dan pembangunan regional serta nasional.

Selanjutnya, tiap aspek tadi diukur tingkat kualitasnya untuk menentukan kebijakasanaan regioanal, dalam rangka membuat keputusan tentang model pembangunan yang akan dikembangkan.

Untuk kepentingan pengukuran tadi, maka wajib menentukan parameter yang menjadi pedoman penentuan kualitas aspek yang menunjang atau menjadi masalah/penghambat pembangunan. Secara umum, aspek-aspek tersebut diatas merupakan modal dasar dan faktor dominan bagi pengembangan industri, pemukiman dan daerah perdagangan.

“Tetapi sektor manakah yang paling sesuai dan pada lokasi mana dari region itu yang paling serasi bagi sektor tersebut, untuk dikembangkan,” imbuhnya,

Sementara itu, dalam pelaksanaan pembangunan regional diperlukan perencanaan yang tepat, agar sesuai dengan  tujuan yang dikehendaki. Proses perencanaan pembangunan harus dikaitkan dengan orientasi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang ideal dilaksanakan memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi substansi. Yakni, rencana pembangunan yang disusun dari sisi materinya harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat.

Kemudian dimensi proses, yaitu proses penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kriteria scientific, memenuhi kaidah keilmuan atau rational dan demokrasi dalam pengambilan keputusan.

Terakhir dimensi konteks, artinya rencana pembangunan yang telah disusun benar-benar didasari oleh niat untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

“Maka kebijakan yang diambil dalam pembangunan regional, berdasarkan kajian yang dilakukan, harus didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (muis)

Categories: Adikarya Parlemen,Politik