BANDUNG, eljabar.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas sekaligus sebagai Sekretaris Dewan Pengarah KNKS, Prof Bambang P. S. Brodionegoro, menjelaskan, Indonesia merupakan negara populasi muslim terbanyak sekaligus sebagai konsumen terbesar produk halal di pasar internasional.
“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak, sekaligus menjadi konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Namun sumbangsih kita dalam memproduksi produk halal dunia masih belum optimal,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar dalam acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) di Trans Grand Ballroom, Bandung pada tanggal 26 April 2019.
Menurutnya, digelarnya acara IIE Fest ini dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui industri halal. Dengan begitu diharapkan, Indonesia mampu memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang global.
“Target ekonomi syariah pada tataran domestik mencakup peningkatan skala usaha, kemandirian dan kesejahteraan. Sementara pada tingkat internasional, berupa peningkatan pada peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI),” ungkapnya.
Dipaparkanya, dalam tiga dasawarsa terakhir, ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat baik secara global maupun nasional. Bahkan berdasarkan data The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019 pada tahun 2017, besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia mencapai USD 2.1 triliun, dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun pada tahun 2023.
Faktor utama pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang mencapai 1.84 miliar orang di tahun 2017, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27.5 persen dari total populasi dunia di tahun 2023.
Peningkatan tersebut akan berdampak pada permintaan produk dan jasa halal yang terdiri dari makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, rekreasi dan travel halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia belum dapat berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan ini.
“Hal inilah yang akhirnya menarik perhatian Presiden RI dorong dalam rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tanggal 5 Februari 2018, memberi arahan untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI) guna menjawab tantangan tersebut, sekaligus menjadi peta jalan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional,”paparnya.
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI) akan diluncurkan pada tanggal 14 Mei 2019. Kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 merekomendasikan 4 Strategi Utama untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air yang terdiri dari: (1) Penguatan rantai nilai halal (halal value chain/ HVC) dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; (2) Penguatan sektor keuangan syariah, yang rencana induknya sudah dituangkan daIam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan disempurnakan dalam rencana induk ini; (3) Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai halal; (4) Pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) yang diharapkan bisa mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi Iainnya.
Sebelum peluncuran Masterplan Ekonoml Syariah (MEKSI), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengadakan pre-Iaunching event yang bernama Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest). Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan industri halal di Indonesia kepada masyarat, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan gaya hidup halal.
Rangkaian acara kegiatan ini adalah Talkshow lndustri Digital Halal, Talkshow Pariwisata Halal, Talkshow Islamic Edutainment, Talkshow Muslim Modest Fashion, dan Expo lndustri Halal yang diramaikan oleh para pelaku industri, regulator, start-up milenial, UKM dan masyarakat umum. Acara ini diresmikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas dan dihadiri oleh Kementerian dan lembaga terkait lainnya. **
