KOALISI TUKAR TAMBAH KEPENTINGAN Pilkada Serentak, Timses Kab/Kota Akan Tinggalkan Cagub
Bandung, elJabar.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak pada 27 Nopember 2024 untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan bagi tim pemenangan dari sejumlah paslon.
Pilkada serentak antara pemilihan gubernur/wakil gubernur dengan pemilihan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota, kemungkinan besar koalisi yang dibangun oleh partai politik dalam mengusung paslon, menurut Direktur Bandung Research Strategic (BRS) Yosep Bachtiar, tidak akan linear antara koalisi untuk mengusung calon gubernur dengan calon bupati/walikota.
“Ini memang sebuah keunikan parpol yang ada di kita. Biasanya koalisi yang dibangun tidak permanen dan bukan berdasarkan ideologi parpol, melainkan kepentingan sesaat,” ujar Yosep Bachtiar, kepada elJabar.com, Minggu (30/6/2024).
Karena tidak pernah ada koalisi yang permanen, maka untuk membangun koalisi dalam mengusung paslon biasanya saling intip dan mepet menjelang waktu pendaftaran yang sudah dijadwalkan KPU.
Koalisi parpol di tingkat provinsi untuk mengusung cagub/wakil cagub dengan koalisi di tingkat kabupaten/kota untuk mengusung calon bupati/calon wabup dan calon walikota/calon walkot, bisa saja koalisi parpol ditingkat kabupaten/kota untuk mengusung calon bupati lebih duluan terbangun.
“Sehingga kemungkinan koalisi yang dibangun antara provinsi dengan kabupaten tidak linear, sangat bisa terjadi. Karena koalisi yang dibangun ini berdasarkan tukar tambah kepentingan,” tandasnya.
Dengan tidak linearnya koalisi yang dibangun antara provinsi dan kabupaten/kota, dipastikan tim pemenangan kabupaten/kota akan kebingungan dalam melakukan kampanye ke masyarakat calon pemilih. Disatu sisi harus mengkampanyekan paslon cagub/cawagub, disisi lain dalam waktu bersamaan juga harus mengkampanyekan calon bupati/wakil bupati yang berbeda parpol pengusung dan sasaran calon pemilihnya.
“Maka kemungkinan besar, tim pemenangan kabupaten/kota hanya akan mengkampanyekan calon bupati/walikota saja. Dan paslon cagub/cawagub diabaikan. Karena secara emosional dan koordinasi, mereka lebih dekat dengan paslon bupati/walikota,” jelasnya.
Karena koalisi yang dibangun selama ini tidak permanen, menurut Yosep Bachtiar, pengurus Parpol tingkat provinsi seharusnya lebih dulu membangun koalisi untuk mengusung cagub/wacagub. Sehingga koalisi linear bisa diikuti oleh kabupaen/kota alam mengusung paslon bupati/walikota.
“Itu yang seharusnya dilakukan oleh pengurus parpol di tingkat provinsi. Sehingga tidak membingungkan tim di tingkat kabupaten/kota. Atau tim pemenangan di tingkat kabupaten/kota akan mengabaikan cagubnya,” pungkas Yosep. (MI)
