Komisi C “Hitungan Pembagian DBH Saat Ini Tidak Rasional” – El Jabar

Komisi C “Hitungan Pembagian DBH Saat Ini Tidak Rasional”

Toni Permana, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung,

Soreang,eljabar.com — Toni Permana, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, menyikapi Dana Bagi Hasil (DBH) dari potensi alam panas bumi yang terdapat di beberapa titik wilayah Kabupaten Bandung.

Oleh karena itu, beberapa waktu terakhir jajaran Komisi C melakukan serangkaian sidak ke beberapa titik wilayah yang mengelola sumber panas bumi milik BUMN di Kabupaten Bandung.

“Kemarin kami sudah sidak ke wilayah Ibun, Selanjutnya akan kita lakukan kunjungan ke Geodipa di wilayah Pasirjambu untuk antisipasi adanya potensi kerusakan lingkungan,” kata Toni saat memantau pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan oleh PT.Geodipa bersama Jabar Quick Respon di Ciwidey, Sabtu 23 Oktober 2021.

Toni menjelaskan, pembangunan Geodipa energi tahap dua saat ini sedang berjalan. Pihaknya, akan melakukan sidak untuk memantau dan mengawasi berjalannya pembangunan dan melihat kondisi lingkungan di sekitar.

“Untuk memastikan kekhawatiran adanya kerusakan lingkungan, dampak dari pembangunan Geodipa energy tahap. Dalam jangka waktu dekat, Komisi C akan melakukan sidak,” jelasnya.

Menurut Toni, sidak ke Geodipa akan dilakukan secepatnya oleh jajaran Komisi C DPRD Kabupaten Bandung. Sebelumnya, pihaknya juga sudah meninjau lokasi panas bumi di wilayah Kecamatan Ibun.

“Kami akan melakukan pemantauan, pengawasan untuk mengantisipasi dampak dari pembangunan terhadap lingkungan dan alam,” katanya.Lebih lanjut Toni mengatakan, sebagai daerah yang memiliki potensi kandungan gas alam yang dimanfaatkan perusahaan BUMN. Bisa mendapatkan dampak positif yang rasional, salahsatunya dari pembagian DBH.

“Kami berharap, dengan melakukan sidak dan meninjau lokasi potensi gas bumi, Bisa mendorong rasionalnya pembagian DBH. Karena Kabupaten Bandung, mamiliki potensi, jadi harus lebih,” jelasnya.

Selama ini, kata Toni, DBH panas bumi untuk Kabupaten Bandung dinilai jauh lebih kecil dibanding dengan daerah tetangga. Padahal, daerah tetangga hanya memiliki potensi disatu titik.

Sementara Kabupaten Bandung, lanjut Toni, banyak memiliki potensi titik wilayah yang menjadi lokasi pemanfaatan pengelolaan panas bumi.

“Kurang lebih ada tiga titik lokasi panas bumi. Sehingga, Seharusnya DBH yang diperoleh Kabupaten Bandung lebih besar dari Kabupaten Garut,” tegasnya.

Namun pada kenyataannya ungkap Toni, sampai hari ini, justru Kabupaten Bandung jauh lebih kecil mendapat DBH dibandingkan dengan Kabupaten Garut.

“Diharapkan, ada rasionalisasi pembagian DBH dari panas bumi ini,” ujarnya.

Dalam APBD, ada pembahasan mengenai DBH kurang lebih Rp40 miliar. Artinya kata Toni, masih minim apabila dibandingkan dengan hasil atau keuntungan perusahaan atau BUMN yang sedang mengelola dan mengeksplorasi panas bumi di Kabupaten Bandung.

“DBH ideal saya kurang tahu, tapi paling tidak ada rasionalisasi dan perhatian khusus yang lebih besar sebagai daerah penghasil,” terangnya.”Hitungan pembagian DBH yang saat ini berlaku, menurut saya tidak rasional,” pungkasnya.***

Categories: Parlemen