Kompleksitas Masalah Kepadatan Penduduk di Jawa Barat
BANDUNG, elJabar.com — Seperti halnya masalah-masalah yang dihadapi oleh kota-kota besar di dunia, Jawa Barat juga menghadapi masalah-masalah mengenai kepadatan penduduk yang cukup pelik, termasuk didalamnya Kota Bandung yang menjadi ibukota provinsi.
Dalam kurun waktu 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat adalah sebesar 1,11% pertahuun, dan berdasarkan data BPS sampai dengan September 2020, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48,27 juta jiwa.
Dapat kita telisik lebih jauh salah satu faktor pendukung dari padatnya penduduk Jawa Barat disamping faktor fertilitas dan mortalitas menurut Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Mirza Agam, adalah dari sisi migrasi kependudukan.
Memang, beberapa dekade terakhir ini kondisi perekonomian Jawa Barat sedang menggeliat. Ini dapat dibuktikan dengan muncul dan berkembangnya kawasan-kawasan strategis sebagai sentra-sentra ekonomi dan kawasan industry di bumi Pasundan ini.
Kegiatan usaha kecil dan menengah masyarakat pun dapat secara kongkret kita lihat, dengan makin menjamurnya UKM ditengah-tengah masyarakat. Hal ini pun juga didukung dengan tingkat konsumsi masyarakat Jawa Barat yang tinggi, sehingga perekonomian pun semakin bergerak maju.
“Sehingga ini yang mengundang penduduk luar Jawa Barat, datang bermigrasi masuk ke Bandung dan sekitarnya. Ini yang sulit dibendung,” ujarnya, kepada elJabar.com.
Masalah kependudukan memang menjadi suatu masalah yang kompleks untuk dipecahkan sejak rezim orde lama dan orde baru, yang dicanangkan pemerintah untuk meratakan populasi pulau Jawa dengan pulau-pulau lain, melalui program transmigrasi.
Ibarat dua sisi mata uang logam, aspek kependudukan dapat menjadi suatu nilai positif ataupun dapat menjadi indikator dari gagalnya pengelolaan pemerintah terhadap aspek kependudukan bila aspek tersebut mempunyai rapor buruk.
Aspek demografi suatu wilayah akan dinilai positif apabila pemerintah dalam suatu wilayah tersebut mampu memenuhi aspek-aspek vital yang dibutuhkan masyarakat.
“Namun sebaliknya bila pemerintah tidak pandai dalam melihat rupa kondisi masyarakat dan tidak cakap dalam memutuskan solusi yang tepat untuk dipecahkan, maka pemerintah akan dicap negatif oleh masyarakat,” jelasnya.
Masalah demografi di Jawa Barat seperti yang telah disampaikan sebelumnya, justru akan memberi efek domino, walaupun mungkin saja tidak dalam waktu dekat dirasakannya. Mungkin dalam waktu jangka panjang efek domino tersebut akan terlihat atau dirasakan oleh anak ataupun cucu kita.
“Tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan yang nantinya akan berefek negative, bila tidak dimitigasi ataupun dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulanginya,” katanya.
Masalah kepadatan penduduk Jawa Barat ini sudah cukup pelik, dan dari kompleksitas masalah ini yang paling cepat akan dirasakan adalah dari sisi kemacetan lalu lintas. Jelas sekali dengan jumlah penduduk yang hampir menyentuh angka 49 juta jiwa, dengan kepadatan populasi yang nyaris menyentuh angka 1200 jiwa/km2, kemacetan merupakan suatu hal kongkret yang dapat kita lihat saat ini.
Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat kepadatan populasi yang tinggi tersebut, Jawa Barat tentunya membutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung sebagai tindakan preventif dan penyelesaian terhadap masalah pengangguran, lapangan kerja, kemacetan, dan banyak lagi permasalahan lainnya.
“Ini semua, terkait dengan kepadatan penduduk yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan disatu sisi, problem social yang tidak bisa dianggap sebelah mata,” pungkasnya. (muis)
