Kondisi Kehutanan Jawa Barat: Evaluasi dan Langkah Strategis Menuju Keberlanjutan
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Kondisi kehutanan di Jawa Barat pada tahun 2025 menunjukkan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan cepat dari berbagai pihak.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, menekankan pentingnya evaluasi dan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan sektor kehutanan yang tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Berdasarkan data yang ada, luas hutan yang tersisa di provinsi ini pada tahun 2023 hanya sekitar 259.576 hektare. Lebih mengkhawatirkan, lahan kritis terus bertambah, dengan Jawa Barat menduduki peringkat ketiga secara nasional dalam hal luas lahan kritis, mencapai 907.979,09 hektare pada tahun 2021 . Selain itu, luasan hutan di Jabar tinggal 17-18 persen dan dalam keadaan tidak utuh.
“Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk alih fungsi lahan untuk pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan konversi lahan untuk perkebunan. Tumpang tindih peta kawasan dan pengelolaan hutan yang dilakukan secara ilegal juga memperburuk kondisi ini,” jelas Lina Ruslinawati, kepada elJabar.com.
Sebagai wakil rakyat, Lina Ruslinawati menekankan pentingnya peran DPRD dalam mengawasi dan mendukung kebijakan yang berkaitan dengan kehutanan. Menurut Lina Ruslinawati, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem serta stabilitas hutan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.
Lina Ruslinawati mendorong Dinas Kehutanan untuk tetap fokus dalam mendukung pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan hutan.
“Setiap program yang dijalankan harus memiliki tujuan yang jelas demi terwujudnya realisasi program yang tepat sasaran,” tandasnya.
Untuk mengatasi permasalahan kehutanan di Jawa Barat, beberapa langkah strategis menurut Lina Ruslinawati yang juga merupakan politisi Partai Gerindra, perlu diambil. Mulai dari rhabilitasi dan reboisasi, pemberdayaan masyarakat, penegakan hokum yang tegas, pendidikan dan sosialisasi, serta kolaborasi antar lembaga.
Kondisi kehutanan di Jawa Barat pada tahun 2025 memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Melalui evaluasi yang mendalam, dukungan kebijakan yang tepat, dan langkah strategis yang terencana, diharapkan sektor kehutanan dapat dikelola secara berkelanjutan, menjaga ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Kita berharap sector kehutanan dapat dikelola secara berkelanjutan, menjaga ekosistem, serta bisa meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan,” katanya.
Kemudian juga, dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan Jawa Barat dapat mewujudkan kehutanan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi mendatang.
“Kita akan terus berkomitmen untuk mendukung program-program yang dapat memberikan manfaat optimal bagi pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada sektor kehutanan,” pungkasnya. (muis)
