Konservasi Alam di Jawa Barat: Antara Tantangan dan Harapan

ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam upaya konservasi alam.
Alih fungsi lahan, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Namun, berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, menekankan pentingnya peran Dinas Kehutanan dalam menjaga ekosistem dan stabilitas hutan.
“Kehutanan memiliki peranan besar dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” ujar Lina Ruslinawati, kepada elJabar.com.
Alih fungsi lahan untuk kepentingan pemukiman, pertanian, dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan banyak kawasan hutan beralih fungsi menjadi lahan kritis.
Kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan percepatan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan alam menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem.
“Alih fungsi lahan dan tumpang tindih peraturan tata ruang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengelolaan lahan, membuka celah bagi perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana awal,” bebernya.
Jawa Barat, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai upaya konservasi telah dilakukan, namun pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Lina Ruslinawati, menekankan pentingnya sinergi antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dinas Kehutanan memiliki peran vital dalam menjaga ekosistem dan stabilitas hutan. Sehingga menurut Lina Ruslinawati, program-program konservasi harus dirancang dengan tujuan yang jelas dan tepat sasaran, agar memberikan manfaat optimal bagi pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada sektor kehutanan.
“Kehutanan memiliki peranan besar dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini, dan kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang berjalan,” tandasnya.
Komisi 2 DPRD Jawa Barat tentu sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2024, serta membahas rencana RAPBD untuk tahun anggaran 2025. Dimana fokus utama evaluasi adalah capaian kinerja, tantangan, serta strategi dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam di wilayah kehutanan, terutama terkait dengan pengelolaan hutan dan konservasi alam.
Lina Ruslinawati menekankan bahwa optimalisasi serta efektivitas program harus memiliki tujuan yang jelas demi terwujudnya realisasi program yang tepat sasaran.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengelolaan kawasan hutan konservasi di Jawa Barat masih menghadapi tantangan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat memberi manfaat optimal, baik dalam hal pelestarian alam maupun pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada sektor kehutanan,” pungkasnya. (muis)