Koperasi dan UKM Jadi Ujung Tombak Ekonomi Rakyat Jawa Barat
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Barat kembali menjadi sorotan sebagai ujung tombak penggerak ekonomi rakyat. Di tengah tantangan global dan ketimpangan ekonomi, sektor ini dinilai mampu menjadi penyangga ketahanan ekonomi lokal.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menegaskan bahwa penguatan koperasi dan UKM adalah kunci pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan dan keadilan sosial.
“Koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam, tapi filosofi ekonomi gotong royong yang harus diperkuat. Begitu pun UKM, mereka tulang punggung ekonomi rakyat. Negara harus hadir untuk memberikan dukungan nyata,” ujar Lina Ruslinawati, kepada elJabar.com.
Jawa Barat memiliki lebih dari 23 ribu koperasi dan lebih dari 6 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Namun, dari jumlah itu, hanya sekitar 60% koperasi yang aktif dan sehat secara kelembagaan.
UKM di Jawa Barat tersebar merata, mulai dari sektor kuliner, fashion, kerajinan tangan, pertanian olahan, hingga digital kreatif. Kawasan Priangan Timur seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis dikenal sebagai pusat industri kerajinan rakyat. Sementara di Bogor, Bandung, dan Bekasi berkembang sektor kuliner modern dan startup berbasis UMKM digital.
“Potensi ini luar biasa, tapi belum diiringi dengan pembinaan, akses pembiayaan, dan pemasaran yang memadai. Ini tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah,” ungkap Lina.
Salah satu hambatan besar yang dihadapi pelaku UKM di Jawa Barat adalah akses terhadap permodalan. Banyak pelaku usaha kecil yang masih tergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi karena kesulitan memenuhi syarat kredit perbankan.
“Kita butuh ekosistem pendukung, mulai dari koperasi yang sehat, lembaga keuangan mikro yang adil, pelatihan manajemen usaha, hingga digitalisasi. Pemerintah harus menjadi fasilitator dan akselerator,” kata Lina.
Masalah lainnya adalah legalitas usaha, rendahnya literasi digital, keterbatasan kapasitas produksi, dan sulitnya menembus pasar yang lebih luas.
“Banyak pelaku usaha tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) karena tidak paham cara mengurusnya. Padahal ini syarat penting untuk dapat akses bantuan,” jelasnya.
Dalam pandangan Lina Ruslinawati, koperasi harus dikembalikan pada khitahnya sebagai alat ekonomi rakyat. Bukan sekadar badan hukum formalitas, melainkan lembaga produktif yang memberikan manfaat kolektif.
Ia juga menyebutkan pentingnya reformasi kelembagaan koperasi melalui modernisasi sistem akuntansi, manajemen SDM, hingga digitalisasi layanan. Pemprov Jawa Barat disebutnya telah menganggarkan program revitalisasi koperasi berbasis digital yang menyasar koperasi milenial.
“Kami di Komisi 2 DPRD Jabar terus mendorong pembinaan koperasi produktif. Jangan hanya koperasi simpan pinjam, tapi juga koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pertanian, dan koperasi digital,” tegasnya.
Dalam menghadapi era digital dan ekonomi hijau, koperasi dan UKM di Jawa Barat harus bertransformasi. Lina Ruslinawati menyebut bahwa digitalisasi tidak boleh hanya jadi jargon.
“Pelaku UKM harus didampingi dalam transformasi digital. Mulai dari pemasaran online, manajemen keuangan digital, hingga pemanfaatan e-commerce lokal,” jelasnya.
Lina Ruslinawati juga menyoroti pentingnya kemitraan lintas sektor. Dunia pendidikan, terutama SMK dan kampus vokasi, perlu dilibatkan dalam inkubasi usaha dan riset terapan bagi koperasi dan UKM.
“SMK bisa jadi laboratorium produksi. Mahasiswa bisa bantu pelatihan digital marketing. Kampus jangan eksklusif. Kita butuh sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha rakyat,” ujar Lina.
Sebagai legislator, Lina Ruslinawati menyampaikan harapan agar Pemprov Jawa Barat terus meningkatkan kebijakan afirmatif kepada pelaku ekonomi kecil. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta tidak hanya bergantung pada APBD provinsi, tapi aktif menginisiasi program lokal.
“Ekonomi rakyat tidak boleh jadi pelengkap. Ia harus jadi prioritas. Kalau koperasi dan UKM tumbuh sehat, ekonomi daerah akan tangguh, dan kesenjangan bisa dikurangi,” pungkasnya. (muis)
