ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Indeks pembangunan manusia dalam bidang kesehatan, harus mendapatkan perhatian yang serius. Layanan kesehatan primer, berdasarkan definisi WHO adalah pendekatan kesehatan yang melibatkan masyarakat serta berpusat pada pemenuhan kebutuhan individu, keluarga, dan komunitas. Di Indonesia, puskesmas menjadi salah satu bentuk layanan kesehatan primer sekaligus fondasi sistem kesehatan nasional.
Puskemas sebenarnya berpotensi tinggi membantu penanganan wabah. Dengan jumlah melebihi 10.000 di seluruh Indonesia, puskesmas memiliki cakupan wilayah kerja yang amat luas.
Keberadaan Puskesmas ini menurut Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Heri Ukasah, sejalan dengan fungsi pokok puskesmas yaitu upaya preventif ataupun promotif.
“Dalam soal pelacakan, mereka juga memiliki jejaring komunitas yang luas sehingga mampu melakukan surveilans secara efektif,” jelas Heri Ukasah, kepada elJabar.com.
Namun memang fasilitas layanan kesehatan di Puskesmas tidak mungkin selengkap Rumah Sakit, karena sesuai typenya. Maka untuk rujukan lanjutan layanan kesehatan, keberadaan Rumah Sakit juga sangat dibutuhkan. Sehingga fasilitas dan layanan medis Rumah Sakit harus lebih maksimal.
Apabila melihat data jumlah tenaga medis secara nasional, Jawa Barat termasuk cukup tinggi. Namun itu tidak bisa memberikan jaminan dalam hal kualitas pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.
Karena salah satu yang menjadi persoalan adalah kesenjangan jumlah tenaga medis dan masih kurangnya jumlah rumah sakit yang dibutuhkan di Jawa Barat.
Menurut Heri Ukasah yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Bara, jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis di Jawa Barat mencapai sekitar 25 % dari total jumlah tenaga medis di Indonesia.
“Namun pada kenyataannya, jumlah tersebut belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal bagi masyarakat Jawa Barat. Sehingga ini menjadi problem juga dalam memberikan layanan yang maksimal,” ujarnya.
Sementara itu dengan masih adanya kesenjangan jumlah tenaga medis yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat, menjadi salah satu faktor. Akibatnya, pelayanan kesehatan belum berjalan secara optimal.
Sehingga keberadaan dan jumlah kebutuhan tenaga medis yang ada di Jawa Barat tidak merata sebarannya. Di beberapa wilayah, masih terjadi penumpukan sumber daya manusia. Tapi di wilayah lainnya, masih terjadi kekurangan.
“Dengan melihat kenyataan ini, saya berharap Pemprov Jabar mampu membuat terobosan langkah konkrit, untuk mengurangi kesenjangan tenaga medis di sejumlah daerah terpencil,” harapnya.
Kesenjangan itu juga tidak hanya terjadi pada tenaga medis. Tetapi juga, pada jumlah dokter. Hal itu akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat Jawa Barar. Memang Jabar tidak kekurangan dokter, karena seperempat dari jumlah dokter di Indonesia ada di Jawa Barat.
Dengan adanya kesenjangan dalam sebaran jumlah dokter spesialis di kabupaten/kota, menurut Heri Ukasah, merupakan problem yang harus diselesaikan oleh Pemprov Jabar.
Heri Ukasah selaku Anggota Komisi 5 DPRD Jabar, siap mendorong eksekutif untuk mengakomodasi penyelesaian masalah itu. Sehingga untuk kedepannya, tidak ada lagi keluhan-keluhan terkait kekurangan dokter spesialis.
“Tentu saja kami selalu siap mendukung kebijakan pemerintah, Dinas Kesehatan, untuk merealisasikan program peningkatan layanan kesehatan di Jabar,” janjinya.
Sementara itu, selain tenaga medis dan dokter, problem dalam layanan kesehatan di Jawa Barat juga, adalah masalah jumlah ideal rumah sakit.
Untuk menjawab tantangan seperti yang diungkapkan diatas, Provinsi Jawa Barat harus menambah jumlah Rumah Sakit, baik pemerintah maupun swasta. Jika ingin memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi sekitar 50 juta jiwa penduduk.
Setidaknya dari jumlah rumah sakit yang ada sekitar 100 lebih, Jawa Barat harus menambah sekitar 30-40 rumah sakit lagi.
“Pastinya, perlunya penambahan rumah sakit ini. Memang sangat penting. Jumlah ideal rumah sakit ini, tentunya untuk memberikan layanan maksimal bagi kesehatan masyarakat Jabar,” ujarnya.
Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, tentunya akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terlebih lagi disaat masih adanya pandemi Covid-19 seperti pada tahun-tahun lalu, indeks kesehatan pun kini harus lebih menjadi fokus Pemprov Jabar, selain indeks pendidikan dan indeks daya beli.
“Tentu kita berharap, semoga indeks kesehatan Jabar terus naik. Sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya angka IPM,” harapnya.
Untuk melayani kebutuhan diluar kondisi seperti pandemi Covid-19 yang pernah terjadi tahun lalu, layanan tenaga medis, dokter dan ruangan perawatan, masih sering kekurangan. Apalagi kalau ada wabah yang tidak terduga seperti pandemi.
“Makanya ini penting sekali untuk menambah jumlah rumah sakit, maupun ruang perawatan pasien di rumah sakit yang sudah berdiri dibangun,” pungkasnya. (muis)
