Lahan Bendungan Bagong, Bupati Trenggalek: Kami Upayakan Yang Terbaik Untuk Masyarakat – El Jabar

Lahan Bendungan Bagong, Bupati Trenggalek: Kami Upayakan Yang Terbaik Untuk Masyarakat

TRENGGALEK, eljabar.com – Terkait aksi penolakan warga Bendungan atas nilai ganti rugi dan permukiman kembali warga terdampak proyek Bendungan Baogong, ditanggapi Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin.

Pihaknya, kata Gus Ipin, masih akan ekpose dulu dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Namun, sejauh ini pihak kementerian telah membentuk tim atas usulan Pemkab Trenggalek.

“Ini komitmen pemerintah kepada masyarakat yang telah merelakan tanahnya untuk proyek strategis nasional,” ungkap Arifin.

Salah satu skemanya adalah memohon kawasan hutan untuk dijadikan tempat permukiman baru bagi masyarakat terdampak.

“Skema awal adalah tukar menukar kawasan hutan, jadi masyarakat punya kewajiban mengganti lahan. Namun skema ini kami tolak, kami tidak mau dengan skema tukar menukar,” tandas Arifin.

Pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bagong sering diwarnai konflik. Penolakan harga appraisal melalempuh jalur hukum sampai ke tingkat kasasi di MA, berdampak pada kinerja pengadaan tanah.

Akibatnya, konflik tanah dan persoalan agraria yang terjadi tersebut menghambat progres pengadaan tanah untuk Bendungan Bagong sehingga ini juga berimplikasi pada progres pekerjaannya.

Peliknya pengadaan tanah untuk kepentingan umum semakin diberi ruang oleh Undang-undang Cipta Kerja. Paling tidak, beleid yang merevisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tentu akan menjadi kendala bagi upaya Pemkab Trenggalek merelokasi warga terdampak.

Sementara itu, PPK Pengadaan Tanah BBWS Brantas, Denny Bayu Prawesto, uang ganti untung yang telah diserahkan kepada warga terdampak sebesar Rp 63,89 miliar untuk 149 bidang tanah.

Hingga pertengahan November 2021, progres pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bagong baru mencapai 17,63 persen. Sedangkan progres fisik di bawah 5 persen.

Kondisi ini tentu harus ada jalan keluar bagi kedua pihak, yaitu warga terdampak dan pelaksana pembangunan bendungan.

Pilihan Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin yang menolak tukar guling patut didukung oleh stake holder terkait, termasuk BBWS Brantas, tim pengadaan tanah dan Pemprov Jatim.

Pihak-pihak terkait tersebut segera akan duduk bersama untuk menjawab tuntutan relokasi warga terdampak. Berkaca dari daerah lain, program relokasi warga terdampak sudah pernah dilaksanakan, seperti relokasi warga terdampak pembangunan waduk Jati Gede atau Bendungan Kuningan. (*wn)

 

 

 

Categories: Nasional