ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, begitu juga dengan wilayah Jawa Barat. Sehingga dengan kekayaan sumber daya alam tadi, potensi untuk mengimplementasikan desa digital sangat besar.
Kekayaan atas potensi sumber daya alam yang ada, apabila dikelola dengan baik dan di distribuskan untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan teknologi digital, maka akan memberikan nilai tambah yang tinggi.
Maka sudah seharusnya Jawa Barat mampu mengembangkan hasil pertanian, perkebunan maupun aktivitas perternakan dan perikanan dengan mengunakan teknologi, informasi dan komunikasi yang mutakhir.
Apabila hal tersebut dapat diwujudkan, maka Jawa Barat dapat menjadi provinsi maju yang berbasiskan agraris, dan tidak ketergantungan untuk mendatangkan bahan pokok dari provinsi lain.
Tentunya usaha untuk melakukan digitalisasi pedesaan ini menurut Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, H. A. Sopyan, adalah untuk mencari keunggulan potensi lokal desa tersebut, yang kemudian dapat menjadi andalan dan memiliki nilai tambah dari desa tersebut.
“Jawa Barat sudah seharusnya berorientasi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dengan memberdayakan kemampuan dan hasil dari masyarakatnya sendiri. Dan teknologi digital dapat menjadi salah satu media promosi yang efektif,” jelas H. Sopyan, kepada elJabar.com.
Apabila Pemerintah Provinsi tidak memiliki rencana untuk memberdayakan masyarkat menjadi mandiri, maka Jawa Barat hanya sebagai target pasar yang besar saja bagi provinsi lain, untuk memasarkan produk dan layanan di wilayah Jawa Barat.
Pada tahun 2022 Pemprov Jabar memang sudah menjalankan program desa digital di 16 kabupaten/kota, 104 desa, 31 kawasan. Dan program desa digital ini sebetulnya sudah ada sejak 2021, yang kemudian tahun 2022 ini dilanjutkan kembali. Sedangkan pada 2021, ada 141 desa, di 15 kabupaten/kota dan 33 kawasan.
“Tentunya ada penyediaan insfratruktur di desa. Lalu, ada peningkatan ekonomi Bumdes. Sehingga, ada nilai tambah bagi kegiatan ekonomi warga di desa digital itu. Jadi warga yang dilibatkan di dorong untuk berkembang dengan program digital ini,” bebernya.
Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan program desa digital ini. Pertama, penyediaan infrastruktur dengan menyediakan akses. Kedua, mendorong aktivitas digital Bumdes. Ketiga untuk ekonomi warga.
Dengan adanya program desa digital ini, tentunya sejalan dengan program petani milenial. Sehingga ini bisa disandingkan dan mendukung kegiatan petani milenial.
“Program desa digital bisa sejalan dengan program petani milenial. Dan ini bisa dioptimalkan dari sekarang. Semoga program ini berjalan sesuai harapan,” katanya.
Demi mendukung kelancaran program ini, pembekalan pelatihan literasi digital sangat penting. Sehingga warga bisa memahami cara penggunaannya seperti apa. Serta bagaimana program ini bisa mendorong ekonomi warga. Karena, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga supaya meningkat.
Program ini harus bisa menjadi digitalisasi inklusif untuk semua warga. Karena saat ini masih banyak daerah di Jabar blank spot. Maka tentunya pemilihan lokasi desa digital sendiri harus berdasarkan daerah yang blank spot.
“Jadi sasarannya yang blank spot disediakan infrastruktur untuk internet warga, kemudian aktivitas ekonominya. Target akhirnya, yaitu meningkatkan ekonomi desa. Jadi harus dibangun dulu infrastrukturnya,” pungkasnya. (muis)
