Demikian surat terbuka yang dilayangkan oleh MGP kepada PBNU Jawa Barat,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Para pimpinan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) yang dirahmati Allah SWT
Semoga kasih sayang dan hidayah Allah SWT selalu dilimpahkan kepada kita semua. mohon maaf untuk para sesepuh NU Jawa Barat.
Saya adalah warga NU dan bangga menjadi warga NU.
Pada saat ini kami memiliki kegelisahan yang sangat memungkinkan untuk dipecahkan dan diselesaikan oleh PBNU Jawa Barat.
Belum lama ini kami Manggala Garuda Putih sedang menyoroti salah satu kedinasan yang ada di kota tasik malaya, dinas tersebut yakni PUTR kota tasik malaya.
Pada pekan kemarin kami hendak melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PUTR, namun yang terlaksana hanyalah AUDENSI dengan ada beberapa poin hasil audensi untuk di jadikan kesepakatan.
Adapun yang kami soroti dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah tentang terjadinya persekongkolan kegiatan yang di laksanakan PUTR, dan kami pun menduga adanya perilaku monopoli kegiatan sehingga akan berdampak kepada persaingan tidak sehat dalam bidang usaha.
Di saat kami berencana melakukan aksi unjuk rasa pada hari rabu 16 November 2022, kami mendapatkan informasi bahwa pada hari tersebut akan di gelar masa tandingan sebanyak 500 (lima ratus) orang yang notabene nya dari Santri NU.
Memperhatikan hal tersebut kami menyampaikan kepada jajaran pengurus NU Jawa Barat, agar segera memanggil saudara Dudi Mulyadi sebagai kepala dinas PUPR yang telah membawa nama organisasi demi kepentingan jabatan nya dan kepentingan pribadinya.
Kami sangat mengkhawatirkan bilama terjadi konflik, akan menjadi atau melahirkan penilaian negatif terhadap NU itu sendiri, karena kami Manggala Garuda putih hanya melakukan peran serta masyarakat sebagai control sosial.
Demikian surat terbuka dari kami, semoga bisa menjadi perhatian bagi jajaran pengurus NU Jawa Barat, untuk mengevaluasi maksud tujuan yang di lakukan sdr Dudi Mulyadi sebagai kepala dinas sampai membawa santri NU.
Kami bangga menjadi Warga NU
Agus Satria, Aktivis MGP menegaskan, pada pekan kemarin hendak melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PUPR, namun yang terlaksana hanyalah audensi dengan ada beberapa poin hasil audensi untuk di jadikan kesepakatan.
“Adapun yang kami soroti dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah tentang terjadinya persekongkolan kegiatan yang dilaksanakan PUPR, dan kami pun menduga adanya perilaku monopoli kegiatan sehingga akan berdampak kepada persaingan tidak sehat dalam bidang usaha,” ungkap Agus. *red
