Memaksimalkan Peran Kecamatan Dalam Upaya Pelayanan Masyarakat - El Jabar

Memaksimalkan Peran Kecamatan Dalam Upaya Pelayanan Masyarakat

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Kecamatan merupakan sebuah pembagian Administratif Negara Indonesia di bawah Wilayah  Kabupaten/Kota, serta terdiri dari beberapa kelurahan atau desa lainnya. Sebuah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui  Sekretaris Daerah.

Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten/Kota. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu,  dipimpin oleh Camat.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati/Walikota.

Pemerintah Kecamatan menurut Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Mirza Agam, merupakan tingkat pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan.

Hal ini yang kemudian menurut Mirza Agam, menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintah, serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan.

“Camat merupakan pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam upaya memberikan layanan masyarakat, termasuk desa dan kelurahan dibawahnya. Inilah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah,” ujar Mirza Agam, kepada elJabar.com.

Camat juga mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Sejumlah tugas-tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Camat di Kecamatan, yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, diantaranya mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

“Memang cukup berat tanggungjawab Camat ini. Karena keluhan langsung masyarakat atas pelayanan public sehari-hari, sering datang lebih dulu ke Kelurahan/Desa dan Kecamatan,” jelasnya.

Menyoal masalah ketentraman dan ketertiban, Kecamatan juga sering menjadi sorotan langsung. Tugas menjaga ketentraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Meskipun secara umum tugas keamanan tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai Undang-Undang ketentraman dan ketertiban juga harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan. Dalam upaya dalam penyelenggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban (seksi tramtib).

Lingkup tugas dan kewenangan Seksi ketentraman dan ketertiban dalam unsur Pemerintahan di tingkat Kecamatan, menjadi ranahnya dalam upaya penegakkan dan pembinaan hukum terhadap peraturan Pemerintah Daerah (Perda) yang berlaku di setiap daerah pemerintahan.

Keadaan tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana aman dan tertib yang merupakan jaminan terpenuhinya segala kebutuhan manusia.

“Sehingga masyarakat membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Kecamatan agar terjaminnya ketentraman dan ketertiban khususnya di Kelurahan,” jelasnya.

Kurang amannya masyarakat karena sering terjadi tindakan pencurian dan ketertiban umum lainnya, membuat masyarakat merasa tidak aman di rumah. Perlindungan dari Pemerintah Kecamatan sangat dibutuhkan demi terciptanya keadaan yang tentram dan aman dalam hidup bermasyarakat, sesuai dengan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya Pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah daerah, sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah fenomena-fenomena sosial lainnya seperti pencurian, pembunuhan, kenakalan remaja, hiburan yang tidak memilki izin  dan ketertiban Pasar dimana banyak pedagang yang menggangu fasilitas jalan sehingga mengakibatkan kemacetan.

“Ini sejumlah problem yang butuh penanganan, dan biasanyai Pemerintah Kecamatan lah yang lebih dulu harus menangani persoalan ini,” ujarnya.

Selain itu, upaya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan public, harus memiliki standar pelayanan. Ini menunjukan sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas serta fungsinya, dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonanannya.

Standar pelayanan ini merupakan ukuran yang di bakukan dalam penyelenggaran pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan.

“Ini juga menjadi alat kontrol masyarakat dan atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan, dalam hal ini Kecamatan,” jelasnya.

Oleh karena itu menurut Anggota Fraksi Geridnra DPRD Jabar ini, perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan.

Jika layanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan harapan penerima layanan maka dapat dikatakan pemberi layanan tersebut mempunyai kualitas yang baik, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima atau yang dirasakan lebih rendah dari pada yang diharapkan maka dapat dikatakan kualitas layanan itu buruk.

 “Semua jenis pelayanan di Kecamatan sampai Desa/Kelurahan membutuhkan perhatian dan perbaikan. Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya penyedia pelayanan untuk menciptakan kepuasan bagi para penerima pelayanan/masyarakat,” pungkasnya. (muis)

Categories: Adikarya Parlemen,Politik