Adikarya ParlemenParlemen

Membangun Ketahanan Pangan Harus Libatkan Petani

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Pendapat sejumlah pakar mengungkapkan bahwa ketahanan pangan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sasaran utama pembangunan dan sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam konteks pembangunan negara.

Ketahanan pangan merupakan konsep yang multidimensi, meliputi mata rantai sistem pangan dan gizi. Mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, dan status gizi. Dan ketahanan pangan sebenarnya hanya menyangkut tiga hal penting. Yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan.

Dalam UU No.18/2012 bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutunya.

Selain itu juga, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi saat ini menurut Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Mirza Agam, harus diakui bahwa ketahanan pangan belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan, meskipun ketahanan pangan secara nasional cukup terpenuhi.

Sejumlah kebijakan dan regulasi yang ada, masih ada yang tidak sesuai dengan implementasi dilapangan. Sehingga hal ini menurut Mirza Agam, terjadi ketimpangan dan rawan pangan masih terjadi di tengah-tengah masyarakat, di daerah tertentu.

“Persoalan ketahanan pangan masih menerpa masyarakat kita. Tentunya ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Dan kita harus jujur untuk akui itu,” tandas Mirza Agam, kepada elJabar.com.

Kita sadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan, tidaklah mudah. Namun dengan tekad dan kerjasama semua sector, pusat dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan nasional sampai masyarakat perorangan.

Persoalan seputar krisis pangan yang terjadi pada tahun-tahun belakangan, menggambarkan telah terjadinya penurunan produktivitas hasil pertanian. Selain dikarenakan tidak meratanya distribusi bahan pangan, juga akibat penimbunan bahan pangan oleh swasta.

“Sehingga pemerintah dituntut ekstra keras menangani persoalan ini. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk lebih memperhatikan pembaruan agraria. Yang menjamin akses dan kontrol petani atas sumber daya agraria, serta didukung industri dan perdagangan yang mendukung pertanian,” jelasnya.

Masalah pangan ini menguat sejak dilakukannya penyeragaman bahan makanan pokok masyarakat. Masyarakat yang secara adat dan turun temurun, sesungguhnya sudah memiliki makanan pokoknya seperti jagung, sagu, gaplek dan lain sebagainya. Namun diarahkan untuk mengkonsumsi beras sebagai sumber bahan pangan pokok.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Sehingga arti bahan makanan pokok bagi Indonesia sebagai negara agraris, sangatlah penting.

Dalam sistem budidaya tanaman pembangunan pertanian, tentunya melibatkan pihak pemerintah, badan usaha dan petani. Oleh karena itu dalam pembuatan aturan, juga harus  berpihak dan menguntungkan petani.

“Karena sangat tidak mungkin petani bersaing dengan badan usaha. Petani harus mendapat bantuan. Baik pendampingan, maupun pembinaan peningkatan hasil produksi,” ujarnya.

Sehingga idealnya menurut Mirza Agam, pertanian dan sarana produksi pertanian harus dapat meningkatkan produktivitas petani, yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

“Petani harus diberi peran dalam pengelolaan lahan sebesar-besarnya, serta didukung oleh teknologi dan permodalan. Sehingga dapat menghasilkan produksi yang optimal. Ini harus berorientasi untuk peningkatan kesejahteraan petani,” tegasnya.

Sedangkan peran strategis dari OPD terkait, harus menjadi badan strategis dalam menjamin hak atas pangan. Menjadi basis untuk membentuk SDM berkualitas dan menjadi pilar Ketahanan Nasional, yang dapat menyentuh dan dinikmati oleh masyarakat secara meneyluruh. (muis)

Show More
Back to top button