Membangun Sarana Infrastruktur Primer Bagi Masyarakat
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Seperti yang kita ketahui, bahwa pembangunan merupakan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk melihat pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif, menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian.
“Dan begitu juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan dalam aktivitas perekonomian,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Pembangunan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagai salah satu pengambil kebijakan. Berdasarkan konsep pembangunan, terkandung makna-makna alokasi sumber-sumber daya, regulasi dan pemberdayaan masyarakat.
Maka dalam hal ini, pembangunan merupakan sebagai metode alokasi sumber-sumber daya (resources) yang dimiliki public. Seperti sumber daya alam, sumber daya energi, sumber dana dan sumber daya manusia.
Dalam perspektif ini, menurut Prasetyawati, pembangunan seyogianya dapat memperluas akses publik untuk memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sudah barang tentu, pembangunan juga seyogianya dapat menurunkan tingkat pengangguran, sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang semakin lama semakin meningkat.
“Ini harus menjamin ketersediaan infrastruktur dan kontinuitas sumber-sumber daya tersebut, bagi kelangsungan hidup masyarakat,” ungkapnya.
Pada dasarnya infrastruktur pembangunan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama infrastruktur ekonomi, yaitu infrastruktur fisik. Baik yang digunakan dalam proses produksi, maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini meliputi semua prasarana umum, seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih dan sanitari serta pembuangan limbah.
Dan kedua, infrastruktur sosial yaitu prasarana sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketidakcukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Infrastruktur juga menurut Prasetyawati, yang juga merupakan Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, mempunyai dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Tentu, bila dilihat dari alolasi pembiayaan publik dan swasta, maka infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah,” terangnya.
Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.
Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur merupakan public service obligation, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Karena infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu Negara,” pungkasnya. (muis)
