Mempertahankan Jabar Sebagai Lumbung Padi Nasional
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Jabar menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia dengan produksi 13,52 juta ton atau 15,38 persen dari total produksi nasional pada tahun 2019. Sehingga cukup membantu persediaan kebutuhan padi secara nasional. Kondisi tersebut patut dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan kembali.
Untuk kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar saat ini harus terus memerhatikan kondisi pertanian. Karena sector pertanian, khususnya pangan merupakan sector yang sangat vital bagi masyarakat Jawa Barat, maupun nasional.
Sehingga untuk mempertahankan kondisi Jawa Barat sebagai lumbung padi terbesar secara nasional, perlu dibuat sebuah regulasi, kebijakan Pemerintah Jawa Barat, bahkan pusat. Sehingga lahan pertanian tidak tergerus oleh pembangunan lain.
Terkait regulasi untuk mempertahankan kondisi peruntukan lahan tersebut, menurut Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, H. A. Sopyan, perlu adanya peraturan daerah yang mengikat, khusus tentang lahan sawah.
“Salah satu solusi ini perlu diterapkan, yakni untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah sebagai pendukung keberlangsungan produksi padi yang tidak terganggu,” ujar H. A. Sopyan, kepada elJabar.com.
Seperti yang kita tahu, banyak area pesawahan di Jawa Barat yang beralih fungsi. Ada yang menjadi kawasan pabrik, perumahan dan ada juga yang menjadi tempat wisata alam. Sehingga kebutuhan lahan untuk produksi padi semakin berkurang.
Kebijakan ini menurut H. A. Sopyan, sangat penting untuk menjaga keberadaan area sawah, sehingga produksi padi tetap stabil dalam setiap tahunnya.
“Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin lahan pertanian, akan tergerus oleh kebutuhan lain yang mengancam terhadap ketersediaan pangan, terhadap produksi padi,” tandasnya.
Perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemilik lahan pertanian, dalam upaya menjaga dan mempertahankan lahan pesawahan.
Regulasi yang perlu dikeluarkan ini hanya sebagai bentuk komitmen awal pemerintah dalam mempertahankan lahan untuk kebutuhan ketahanan pangan. Selanjutnya menurut H. A. Sopyan yang juga merupakan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar dan aktif di kelompok tani Jawa Barat ini, perlu juga ditindaklanjuti dengan program-program lainnya.
Mengingat cuaca menjadi salah satu tantangan dalam pertanian, maka menurut H. A. Sopyan, perlu dilakukan pendidikan kepada masyarakat petani untuk lebih memahami masalah kondisi alam. Sehingga masyarakat petani yang masih awam, dapat lebih memahami cara bercocok tanam secara baik dalam situasi cuaca tertentu.
“Perlu juga dilakukan penyuluhan terhadap para petani secara intensif. Ini sangat membantu bagi masyarakat petani yang masih awam dalam bercocok tanam,” terangnya.
Keberadaan lembaga pendidikan kejuruan yang berorientasi pada pertanian, juga menurut H. A. Sopyan, perlu lebih ditingkatkan lagi keberadaannya. Bahkan menurutnya, perlu ditambah lagi lembaga pendidikan kejuruan terkait pertanian, mengingat potensi lahan Jawa Barat dan prospektif di bidang pertanian.
“Untuk regenerasi dan menanamkan jiwa petani bagi generasi muda, perlu ditambah lagi lembaga pendidikan formal yang berorientasi di bidang pertanian. Perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prospek pertanian yang menguntungkan bagi anak-anak muda. Ini penting bagi generasi muda,” paparnya.
Antara regulasi tentang keberadaan lahan, penyuluhan dan regenerasi petani melalui lembaga pendidikan formal, bisa memberikan kesinambungan terhadap keberlangsungan produksi dibidang pertanian. Menurut H. A. Sopyan, ini merupakan satu kesatuan yang sangat penting di bidang pertanian, khususnya dalam menunjang program ketahanan pangan. (muis)
