Menko PMK Berharap Bencana Longsor Sumedang Tidak Terulang Lagi - El Jabar

Menko PMK Berharap Bencana Longsor Sumedang Tidak Terulang Lagi

SUMEDANG, eljabar.com — Terkait bencana longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Efendi meninjau lokasi bencana longsor, Kamis (14/1/2021).

Menko PMK hadir bersama Sekertaris Kemenko PMK, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi.

Muhadjir menjelaskan, tugasnya sebagai Menko PMK antara lain melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, mulai dari perencanaan di meja hingga dengan di lapangan.

“Kami cek lokasi bencana untuk memastikan apakah Pemkab Sumedang dengan kementerian dan lembaga, terutama dibawah koordinasi Kemenko PMK, sudah menanganinya dengan baik,” ujar mantan Menteri Pendidikan RI itu.

Dia meminta agar penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Sumedang dilakukan secara cepat dan tuntas. Selain itu Muhadjir mengungkapkan harus adanya kebijakan strategis yang bisa menjadi solusi persoalan.

“Harus menyeluruh di Kabupaten Sumedang, jadi bukan hanya kasus yang ada di sini (Kecamatan Cimanggung), harus dilihat secara menyeluruh terutama, sehingga tidak ada lagi kasus seperti ini,” ungkapnya.

Menurutnya, peristiwa bencana longsor terkadang diluar dugaan manusia. Namun jika berusaha dengan keras untuk melakukan pencegahan, maka bencana dapat diantisipasi atau minimal bisa diminimalisir.

Relokasi Penduduk

Usai meninjau lokasi bencana, Menko PMK menyimpulkan semuanya sudah berjalan dengan baik. Dikatakan, setelah masa tanggap darurat tuntas pihaknya akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekontruksi.

“Terutama yang akan menjadi fokus perhatian kami adalah memulihkan kembali lahan yang rusak akibat longsor melalui penghijauan, setelah itu dilakukan relokasi penduduk,” tegasnya.

Sesuai laporan Pemkab Sumedang, imbuh Muhadjir, lahan untuk relokasi telah disiapkan. Sementara pembangunanya akan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

“Semoga dalam waktu tidak lama, rehab maupun rekon akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Muhadjir meminta Pemkab Sumedang segera membentuk tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kondisi yang ada di Kabupaten Sumedang, terutama berkaitan dengan geospasial.

“Saya kira harus segera dilihat peta geospasialnya. Dimana saja yang kira-kira menjadi peluang untuk menjadi ancaman seperti sekarang ini,” tandas Muhadjir.

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan bantuan dari Kemenko PMK, Kementerian Sosial, Kemendikbud, Kemenkes/Dinkes Provinsi, YPM PLN. Selain itu, diberikan juga bantuan secara simbolis terhadap 3 orang ahli waris, senilai Rp 15 juta rupiah.

Secara terpisah, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan mengatakan, kunjungan Kemenko PMK dan jajaran menjadi penyemangat bagi tim penanganan bencana.

“Ini (kunjungan Kemenko PMK) menjadi motivasi untuk kami warga Sumedang agar segera bisa mengubah pola hidup, dari yang tadinya melanggar zona hijau. Mudah-mudahan kedepan bisa kita tertibkan,” ujar Erwan.

Dia berhaarap dalam waktu singkat tim penanganan bencana dapat menyelesaikan penanganan bencana longsor tersebut dengan didukung kondisi cuaca.

Sekertaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman menambahkan, korban jiwa hingga hari ke lima pasca bencana sebanyak 21 orang, korban dalam pencarian 19 orang, luka berat 3 orang, luka ringan 22 orang, dan terdampak bencana 1.020 jiwa atau 267 kepala keluarga.

“Sedangkan warga yang menempati posko pengungsian berada di Lapang Burung (milik perumahan SBG) sebanyak 92 orang, SD Fatimah Az Zahra 32 orang dan akan dialihkan ke SD Cipareuag, serta di SD Cipareuag 143 orang. Jadi totalnya 267 orang,” paparnya.

Sedangkan penanganan tanggap darurat, tambah Herman, telah didirikan posko tanggap darurat untuk mengevakuasi dan menampung pengungsi.

“Penetapan status tanggap darurat ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 21 tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah longsor di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor terhitung mulai tanggal 9 Januari 2021 hingga 29 Januari 2021,” tandasnya. (Abas)

Categories: Nasional