Menuju Desa Mandiri, DPMD Sumenep Genjot Inovasi dan Pemberdayaan Berbasis Lokal
SUMENEP, Eljabar.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mempercepat pembangunan desa dengan mengedepankan potensi lokal dan inovasi berkelanjutan. Komitmen ini membuahkan hasil signifikan, tercermin dari lonjakan jumlah desa mandiri di wilayah tersebut hingga tahun 2025.
Hingga kini, ratusan desa telah berhasil mencapai status desa mandiri—sebuah pencapaian yang tidak terlepas dari peran aktif pemerintah desa dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial warganya.
Desa Lobuk menjadi pionir desa mandiri di Sumenep, disusul Desa Sapeken yang kini menjadi model pembangunan wilayah kepulauan. Dalam kunjungannya, Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menyaksikan langsung kemajuan Desa Sapeken, termasuk keberadaan pasar rakyat yang kini menjadi pusat pergerakan ekonomi masyarakat.
“Pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga penggerak roda ekonomi dan penyedia lapangan kerja bagi warga,” ujar Anwar.
Inovasi lain yang menonjol adalah pengadaan kapal siaga oleh kepala desa, yang memperkuat konektivitas antarpulau serta mempermudah akses layanan publik dan ekonomi.
“Transportasi laut seperti kapal siaga adalah solusi konkret atas tantangan geografis yang dihadapi wilayah kepulauan,” tambahnya.
Anwar juga menekankan bahwa penguatan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan merupakan prioritas pembangunan desa.
Di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, DPMD mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program pembinaan dan pendampingan berbasis kebutuhan serta karakteristik lokal desa.
Transformasi desa diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Pada 2016, Sumenep masih memiliki 10 desa sangat tertinggal dan 124 desa tertinggal, tanpa satupun desa mandiri. Namun pada 2024, datanya menunjukkan lompatan besar: 101 desa telah menjadi desa mandiri, 137 desa maju, dan 92 desa berkembang.
“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan desa. Tidak ada pembangunan yang berdiri sendiri,” ungkap Anwar.
Menurutnya, desa yang tangguh bukan hanya dibangun lewat infrastruktur, tetapi juga melalui tata kelola yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.
“Desa kini bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek yang menentukan arah pembangunan itu sendiri,” tegasnya.
DPMD Sumenep pun terus memberikan dukungan konkret, mulai dari kebijakan afirmatif, peningkatan Dana Desa, hingga program pemberdayaan yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
“Target kami adalah menjadikan seluruh 330 desa di Sumenep sebagai desa mandiri. Ini bukan pekerjaan instan, tetapi mimpi bersama yang kami perjuangkan dengan sungguh-sungguh,” pungkas Anwar. (Ury)
