MODUS OKNUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MENJARAH APBD - El Jabar

MODUS OKNUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MENJARAH APBD

BANDUNG, elJabar.com — Kebocoran Anggaran Pendapat Belanja Daerah, bukan hanya karena salah kelola semata. Tapi juga tidak lepas dari praktek para oknum elit yang sengaja “meminta jatah” anggaran secara pragmatis.

Kelakuan oknum elit di lingkungan eksekutif maupun legislative, dalam menikmati APBD secara tidak wajar, sering terjadi dan kadang sering luput dari jeratan hukum. Tekanan politis dari legislative terhadap eksekutif, ataupun oknum eksekutif terhadap rekanan pengusaha, menjadikan APBD masih menjadi bancakan dalam memenuhi hasrat kepentingan individu ataupun kelompok.

Adanya praktek bargaining dalam berbagi kue APBD diluar ketentuan Permendagri antara legislative dengan eksekutif, sangat kuat tercium aromanya.

Minimal ada empat modus yang dilakukan oknum anggota/pimpinan legislatif di daerah dalam meminta “jatah” APBD, diluar aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan Permendagri. Mulai dari meminta fasilitas, meminta proyek, memasukkan pegawai di BUMD, sampai dengan meminta uang “terima kasih” untuk memuluskan anggara di APBD.

Bahkan menurut Ketua Beyond Anti Corruption (BAC), Dedi Haryadi, di Jawa Barat ada lebih banyak modus yang dilakukan oleh oknum legislative, kaitan dengan status jabatannya. Bahkan ada yang sampai nitipin anak buat masuk sekolah saat PSB.

“Iya, sepakat. Malah lebih banyak dari situ. Lebih dari empat itu. Kemarin kan, ribut nitip anakk supaya masuk sakola. Hubungannya dengan BUMD, bukan cuma minta jatah memasukan pegawai, tapi juga bisa menjadikan BUMD sebagai sapi perahan,” ujar Dedi Haryadi, kepada elJabar.com, Jum’at (02/10/2020).

Praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum di legislative dalam “meminta” jatah  ini, jelas bargainingnya dengan menyandera APBD saat pembahasan sampai dengan pengesahan.

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah pun, ada nilainya. Antara menerima atau menolak, ada harga yang harus dikeluarkan. Menduitkan LKPJ Kepala daerah ini menurut Dedi Haryadi, juga modus yang sering terjadi.

“Menyandera pengesahan APBD. Menduitkan penerimaan LKPJ Kepala Daerah,” tegasnya.

Lantas bagaimana untuk memutus sejumlah modus yang dilakukan oknum legislative dan eksekutif terhadap APBD, yang kadang sering luput dari jeratan hukum ini. Menurut penggiat anti korupsi Dedi Haryadi, sebetulnya tidak sulit. Ada banyak contoh kasus ini pernah tertangkap aparat.

“Enggak sulit. Penegak hukumnya aja yang juga menduitkan itu. Toh dulu, KPK bisa. Lihat kasus Prov. Sumut. Integritasnya rendah aparat kita. Lihatlah kasus Jaksa Pinangki atau polisi yang menghapus red notice Djoko Tjandra. Apalagi di daerah,” pungkasnya. (muis)

Categories: Hukum