Mulai 15 Agustus 2020 Sumedang Mulai Berlakukan Sanksi Bagi Pelanggar Tertib Kesehatan - El Jabar

Mulai 15 Agustus 2020 Sumedang Mulai Berlakukan Sanksi Bagi Pelanggar Tertib Kesehatan

SUMEDANG, eljabar.com — Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan melakukan beberapa upaya dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir saat diwawancarai setelah mengikuti Video Conference  Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 se-Jawa Barat yang dipimpin Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Negara, Selasa (11/08/2020).

Dikatakan Bupati lebih lanjut, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada daerah untuk menerapkan sanksi administratif bagi para pelanggar selama AKB.

“Sesuai arahan Presiden, Sumedang sudah memiliki Peraturan Bupati terkait denda administratif atau sanksi bagi pelanggar tertib kesehatan dalam rangka AKB dan penanganan Covid yang akan berlaku mulai 15 Agustus 2020,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, Pemda Kabupaten Sumedang akan terus melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan penambahan jumlah kasus di  Kabupaten Sumedang.

“Dalam rangka pencegahan Covid 19 di Kabupaten Sumedang, akan dilaksanakan sosialisasi secara masif dan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Begitu juga akan dilakukan patroli kewilayahan dan patroli gabungan dalam rangka mendisiplinkan warga di tingkat Kabupaten maupun tingkat kewilayahan.

“Penanganan khusus serta isolasi bagi warga yang terpapar Covid 19 di Kabupaten Sumedang tentunya menjadi prioritas. Termasuk melakukan tracing terhadap warga yang terpapar,” ungkapnya.

Dalam arahannya Presiden Joko Widodo mengimbau agar setiap kota/kabupaten di Jawa Barat melaksanakan  PSBB dalam skala kecil.

“Karena ancaman Covid 19 ini masih belum selesai, maka saya minta adanya strategi yang dilakukan di tiap desa atau kampung untuk melakukan PSBB. Hal ini harus dilakukan untuk memudahkan penanganan Covid 19,” paparnya.

Presiden juga mengatakan,  TNI/Polri turut mendukung pemerintah dalam upaya penerapan protokol kesehatan salah satunya penggunaan masker beserta  sanksi administrastif lisan maupun tertulis.

“Saya minta TNI/Polri membantu pendisiplinan warga untuk taat terhadap protokol kesehatan serta mensosialisasikan pemakaian masker secara masif sehingga  seluruh sektor dapat berkontribusi dalam penanganan Covid 19,” tutur Presiden.

Presiden juga menyebutkan ancaman Covid-19 masih tinggi di beberapa daerah di Indonesia meskipun sudah ada penurunan di beberapa daerah.

“Tak sedikit daerah yang masih tinggi tingkat penularannya. Untuk itu, saya mengingatkan agar seluruh stakeholder dapat terus berkontribusi dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid 19,” tukasnya. (Abas)

Categories: Pemerintahan