KAB. BANDUNG, eljabar.com – Satuan Kerja (Satker) atau narahubung antara Dinas Pendidikan (Disdk) Kabupaten Bandung kepada kacamatan bidang pendidikan dari staf kantor mirip korwil pendidikan yang sudah dibubarkan sebab satker hanya mengantongi SP dari Kadisdik Kab. Bandung, Rulli Hadiana?
Salah seorang Kasi Sosbud kecamatan yang enggan disebut namanya, dengan tegas mengatakan, hingga sekarang Kadisdik Kab. Bandung, yakni Rulli tidak ada koordinasi dengan pemerintahan kecamatan terkait satker sebagai nara hubung antara Disdik kabupaten pada kecamatan.
“Itu artinya Kadi Sosbud kecamatan tidak dilibatkan adanya satker,” ujarnya.
Salah seorang Pengawas SD menegaskan, harus ada ketegasan dari Bupati Bandung, kalau memang tidak perlu ada lembaga pendidikan setingkat di kecamatan semisal UPT atau korwil.
”Langsung saja pelayanan ke kabupaten kalau memang masih perlu tinggal buat regulasinya sebagai payung hukum jangan bias,” pintanya kepada eljabar.com, melalui pesen singkat whatsapp, Selasa (12/07/2022).
Sumber pun menambahkan, pembubaran korwil terburu-buru diduga penyebabnya oknum pejabat disdik ini emosional terlalu tinggi terhadap keberadaan satker dan terindikasi ada unsur balas dendam semasa jadi pengawas ingin jadi UPT tak kesampaian.
“Tal ayal, saat dirinya jadi orang ke dua di disdik tanpa pikir panjang, tidak melalui kajian akademis dan politis terhadap dampaknya kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna (DS). Lantas korwil dibubarkan ditengarai melalui via telepon (WA), padahal sejatinya korwil masih dibutuhkan baik secara pekerjaan maupun politik. Sedangkan Kadisdik Kab. Bandung tidak berkutik dihadapan orang nomor dua ini maklum dekat dengan bupati?,” beber pejabat Pemkab Bandung yang meminta namanya tidak ditulis. A56
