Nilai Tawar Politik Fraksi Gerindra Lemah

BANDUNG, elJabar.com – Sebagai partai pemenang pemilu legislative 2019 di Jawa Barat, Partai Gerindra unggul dari partai senior, dengan menempatkan 25 orang kader terpilihnya di DPRD Jabar.

Namun sepak terjang Fraksi Gerindra belum terdengar gaungnya di public, bahkan terkesan lembek. Apakah ini imbas dari bergabungnya Partai Gerindra dengan sumber kekuasaan di pusat?

Nilai tawar politik Fraksi Gerindra di DPRD Jabar pun, dinilai aktivis’98, Yosep Bachtiar, sangat lemah. Terbukti dari lepasnya jabatan Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jabar TA 2019, yang biasanya dipegang oleh fraksi peraih kursi terbanyak legislative di awal periode. Namun sekarang lepas dan menjadi milik Fraksi PDIP DPRD Jabar.

“Secara politis, Fraksi Gerindra lemah. Tidak memiliki nilai tawar. Memang jabatan Ketua Pansus itu bukan keharusan dari fraksi peraih suara terbanyak. Itu hanya kebiasaan saja, yang dipertahankan oleh pemenang kursi terbanyak. Tapi ini menunjukan lemahnya nilai tawar politik Fraksi Gerindra di DPRD Jabar,” ujar Yosep kepada elJabar.com, Selasa (21/04/2020).

Menurut Yosep Bachtiar, secara politis pertarungan memperebutkan posisi Ketua Pansus LKPJ ini, bukan hanya pertarungan jabatan semata. Namun lebih dari itu, menggambarkan lemahnya sepak terjang fraksi dalam merebut posisi. Hal itu penting, guna mempermudah dalam upaya memperjuangkan suara rakyat, dan menyikapi kebijakan-kebijakan eksekutif yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Ini bukan hanya sekedar pertaruhan dalam berebut jabatan. Tapi ini menggambarkan lemahnya sepak terjang dan loby dari fraksi. Ini akan melemahkan kedepannya juga, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Termasuk dalam menyikapi kebijakan eksekutif yang tidak pro rakyat,” tandasnya.

Dengan memiliki 25 orang Anggota serta jatah pimpinan sebagai Ketua DPRD Jawa Barat, kritik yang disampaikan Yosep Bachtiar terhadap partai pemenang pemilu di Jawa Barat, atas lemahnya komunikasi politik dan sepak terjang yang dilakukan Fraksi Gerindra di DPRD Jabar, memang masuk akal.

“Saya tidak berharap, DPRD hanya menjadi stempel kebijakan eksekutif semata. Dan termasuk didalamnya Fraksi Gerindra,” tandasnya. (MI)

Advertisement

Categories: Politik