Optimalisasi Layanan Administrasi Kependudukan - El Jabar

Optimalisasi Layanan Administrasi Kependudukan

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya. Sehingga untuk pencapaian hal tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kualitas pelayanan, yakni kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan.

Pelayanan publik merupakan isu kebijakan dan menjadi hal yang semakin strategis, karena perbaikan pelayanan public di Indonesia cenderung berjalan ditempat. Sedangkan implikasinya sangat luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam pelayanan public, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebagai lembaga pelayanan publik yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat, maka tuntutan kinerja yang berkualitas merupakan suatu keharusan.

Banyak keluhan terhadap kualitas layanan public yang satu ini, seperti keterlambatan dalam pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Ini merupakan pekerjaan rumah, yang harus segera dibenahi oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersebar di Jawa Barat.

Untuk memberikan kemudahan dan kepuasan terhadap layanan public dalam pengurusan administrasi kependudukan, selain masalah peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, juga menurut Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Mirza Agam, pusat layanan administrasi kependudukan sebaiknya di sebar atau dilimpahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Penyebaran pusat layanan administrasi kependudukan sampai dengan ke tingkat desa/kelurahan, ini untuk mempercepat waktu proses layanan administrasi dan menghemat biaya bagi masyarakat. Ini akan mengurai antrian dan membludaknya jumlah warga yang mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di Kantor Kecamatan.

“Ini bisa mengurai penumpukan antrian warga yang mau mengurus administrasi kependudukan. Dengan semakin dekatnya pusat layanan dengan tempat tinggal warga, ini akan mempercepat waktu pengurusan dan meringankan biaya bagi masyarakat,” ujar Mirza Agam, kepada elJabar.com.

Masalah administrasi kependudukan merupakan hal penting bagi masyarakat, karena terkait erat dengan pengurusan administrasi dalam bisnis/usaha, sekolah/pendidikan, bahkan hingga ke masalah politik bagi masyarakat.

Sehingga masalah klise yang terjadi setiap hari dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti keterlambatan pencetakan KTP dan KK, berjubelnya antrian karena kurangnya jumlah kursi pada ruang tunggu, merupakan alasan yang seharusnya tidak terjadi.

Belum lagi dengan system elektronik saat ini, alasan masalah gangguan server/jaringan dan terbatasnya blanko. Alasan tersebut, sebetulnya sudah tidak pantas lagi muncul saat ini.

“Ini alasan yang tidak perlu terjadi. Layanan administrasi kependudukan sudah berjalan sejak lama sepanjang Negara ini ada. Ini penting bagi masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan fenomena–fenomena yang banyak terjadi dilapangan, Mirza Agam yang juga merupakan Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, meminta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil seluruh Kabupaten/kota di Jawa Barat agar meningkatkan kualitas layanannya secara maksimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya mendorong semua Disdukcapil se-Jabar untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan pelimpahannya bukan hanya dilakukan di tingkat kecamatan hingga ke desa/kelurahan saja, tapi kalau perlu jemput bola sampai ke rumah warga langsung.

“Untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat, tidak ada salahnya kalau petugas melakukan jemput bola dengan mengunjungi langsung ke pusat pemukiman warga dengan system pelayanan terpadu. Bahkan kalau perlu langsung sampai ke rumah-rumah warga,” bebernya.

Disamping itu, dengan masih banyaknya warga yang belum memahami pentingnya memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, perlu juga di sosialisasikan secara masiv. Termasuk juga masih banyak masyarakat yang belum paham dengan system layanan online. (muis)

Categories: Adikarya Parlemen,Politik