Optimalisasi Peran Litbang Dalam Pembangunan
BANDUNG, elJabar.com — Banyaknya persoalan-persoalan terkait penerapan teknologi, sosial dan budaya menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan program pembangunan di daerahnya secara lebih kreatif, inovatif dan akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan, yang didahului dengan sebuah penelitian. Sehingga pencapaian target dan program kerjanya dapat lebih terarah dan berdaya guna.
Lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dijelaskan Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan terkait bidang penelitian ilmiah dan pengembangan aplikatif berbagai bidang keilmuan.
“Dan tentunya memiliki peran strategis jangka panjang bagi kemajuan daerah dalam membantu menyelesaikan persoalan dan perencanaan pembangunan,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Untuk menjalankan peran yang strategis tersebut, maka lembaga litbang harus mampu menghasilkan output dan outcome yang strategis. Keberhasilan suatu organisasi litbang secara emosional/intelektual akan terpenuhi jika hasil litbangnya dapat menurunkan teori-teori keilmuan serta dijadikan acuan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sebagai sebuah provinsi yang berkeinginan menjadi provinsi termaju dan terdepan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut Prasetyawati yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, harus menjadikan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, guna mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk memberikan stimulus dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan yang sinergi antar unsur kelembagaan, sumberdaya, dan stakeholder ilmu pengetahuan dan teknologi di Jawa Barat dengan mengedepankan paradigma penelitian kreatif.
“Yakni penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat dalam kerangka perencanaan dan pembangunan,” jelasnya.
Keberadaan BP3IPTEK harus dapat di fungsikan secara maksimal, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Bahkan BP3IPTEK harus mampu menjalin hubungan secara baik dengan lembaga-lembaga litbang lainnya, termasuk dengan pihak pengguna dari hasil litbang, seperti dunia industry.
BP3IPTEK bukan sebagai lembaga mercusuar yang tumpul dan tak produktif, sehingga keberadaannya hanya dianggap sebagai pelengkap OPD. Namun keberadaan BP3IPTEK ini harus menjadi lembaga yang ikut menentukan kemana dan harus bagaimana pembangunan ini dilakukan.
Dalam menjalankan fungsi litbangnya, BPP memiliki tugas, diantaranya yaitu memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada gubernur dan SKPD di lingkungan provinsi.
“Optimalkan keberadaan lembaga ini. Jadikan acuan hasil penelitiannya dalam mengambil kebijakan pembangunan,” tandasnya.
Dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru, tentunya BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat juga harus melakukan penyesuaian dan evaluasi kelembagaan dalam rangka penguatan tata kelola litbang di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (muis)
