Pelepasan 53 Alumni Bekerja ke Jepang, Ayep Zaki: Di Kota Sukabumi Tidak Boleh Ada Lagi yang Tidak Lulus SD, SMP atau SMA
SUKABUMI, eljabar.com — Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, punya cita-cita yang panjang dan besar dalam merealisasikan visi misi pembangunan ke depan. Dan membangun Kota Sukabumi membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Demikian disampaikan Ayep Zaki usai menghadiri acara penerimaan siswa baru dan pelepasan alumni berangkat kerja ke Jepang dari International Professional Institute (IPI) sebanyak 53 orang di Gedung Juang 45, Senin (14/07/2025).
”Membangun Kota Sukabumi tidak bisa hanya diselesaikan dalam tempo 5 atau 10 tahun, siapapun nanti pelanjutnya,” kata Ayep.
Ayep menambahkan, pembangunan yang penting dilaksanakan adalah pertama jiwa raga yang dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai dari pendidikan keagamaan sosial budaya hukum dan lingkungan.
”Semua harus berkelanjutan dan bersifat jangka panjang. Lalu yang kedua pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga,” kata Ayep.
Wali kota juga sempat menyoroti kualitas pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sebelum masa kepemimpinannya.
”Kekuatan infrastruktur minimal 20 tahun. Kita lihat sendiri yang ada di depan kita saat ini, belum 20 tahun sudah rusak. Kalau seperti ini apa yang diharapkan untuk anak cucu kita kelak,” tegasnya.
Ayep mencontohkan ada bangunan-bangunan yang berumur ratusan tahun hingga saat ini masih kokoh berdiri. Berkelanjutan artinya pembangunan bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita nanti, tambahnya.
Pembangunan jiwa bisa diartikan membangun satu karakter di Sukabumi baik agamanya, adat istiadat dan budayanya. Itu di mulai dari pendidikan kober, taman kanak-kanak (TK) , TPA, SD, SMP dan SMA.
Ayep menegaskan, di Kota Sukabumi tidak boleh ada lagi yang tidak lulus SD, SMP, SMA. Bahkan dengan PAD yang terus-menerus bertambah akan memperkuat program Paket A, B dan C.
”Kegagalan seorang pemimpin jika di wilayahnya masuh ada yang putus sekolah,” tegasnya.
Tapi sejujurnya kata dia, sebaik apapun program yang akan digulirkan tanpa dana anggaran yang cukup dan memadai akan sulit direalisasikan.
”Cari duit sebanyak-banyknya baru program jalan. Kalau sekedar ngomong mah gampang,” tegasnya.
Dana yang diperoleh lanjut dia bukan masuk kantong wali kota dan wakil wali kota tapi masuk ke BPKPD yang nantinya diaudit BPK. Terkait Sekolah Rakyat, Kota Sukabumi targetkan masuk 100 pertama atau 100 kedua.
”Tempat sudah ada di Cikundul dari 7 hektare akan kita gunakan 5 hektare. Biaya semua dari pemerintah pusat bukan dari pemkot,” tuturnya.
Untuk bisa bekerja dengan baik, dia meminta dukungan dari semua pihak. Dia mengaku akan membentangkan program kerja tidak hanya 5 sampai 10 tahun tapi hingga 50 tahun yang hari ini belum lahir.
Direktur International Professional Institute (IPI), Eko Pranajaya mengatakan setiap bulan memberangkatkan 5 sampai 10 orang. Puncaknya pada Juli dan Desember.
“Bulan Juli ini kami memberangkatkan 53 orang. Disana diperkerjakan sebagai perawat lansia dengan gaji Rp16 juta per bulan maksimal Rp25 juta,” terang Eko.
Eko menuturkan, di negara matahari terbit tersebut juga mengenal upah minimum regional. Di mana tiap-tiap daerah memiliki mekanisme pengupahan yang berbeda-beda.
Sebelum diberangkatkan calon tenaga kerja digembleng mulai enam hingga sembilan bulan. “Mereka nantinya dibekali sertifikasi dan kompetensi yang memenuhi standar di mana ditempatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi Abdul Rahman menyambut baik program seperti ini untuk mengurangi angka pengangguran terbuka.
”Angka pengangguran kita masih cukup tinggi di angka 8,34 persen. Kehadiran IPI memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan mempersiapkan diri bagi putra putri kita bekerja di luar negri,” ujarnya.
Masih kata Kadisnaker, peserta yang mengikuti program IPI tersebut 50 persen berasal dari wilayah Kota Sukabumi.
“Ini program legal di bawah pengawasan Disnaker, P2MI dan Kemenlu. Jadi jika terjadi sesuai semua sudah bisa antisipasi,” tegasnya. (Anne)
