ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Kemantapan infrastruktur terutama jalan di tahun 2023, menjadi perhatian serius bagi pihak legislatif Jabar. Salah satu alasannya, jalan yang mantap menjadi faktor yang mempengaruhi untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi.
Anggota Komisi 4 DPRD Jabar Ir. Prasetyawati, berharap pembangunan infrastruktur jalan di tahun ini dapat dituntaskan. Karena pihak legislatif Jabar dalam tahun 2023, telah menyetujui alokasi anggaran mencapai kurang lebih 1 triliun rupiah.
“Dengan adanya anggaran tersebut, diharapkan dapat menuntaskan kegiatan pembangunan jalan, baik melalui kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan pembangunan jalan baru, sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jabar,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Menurut Prasetyawati, kemantapan jalan harus menyeluruh, mulai Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota, bahkan jalan-jalan desa. Mengingat simpul pertumbuhan ekonomi juga ada di kawasan pedesaan.
Mengingat alokasi anggaran yang disediakan dalam APBD Provinsi Jabar masih terbatas untuk menuntaskan target kemantapan jalan, maka menurut Prasetyawati, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan kolaborasi dalam sharing pendanaan.
Sebagai solusi atas kondisi itu dan juga untuk perbaikan ke depan, dalam penyusunan anggaran, pihak Pemerintah Provinsi Jabar harus lebih cermat terutama dalam menetapkan skala prioritas program.
“Jika anggaran untuk pembangunan infrastruktur belum maksimal, tunda dulu revitalisasi alun-alun,” tandasnya.
Seiring dengan sudah dibuatnya rencana program infrastruktur jalan, dari sisi teknis pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat menghadirkan pembangunan infrastruktur jalan yang memenuhi syarat kualitas, sehingga jalan yang dibangun bisa bertahan dalam keadaan mantap untuk jangka waktu lama.
Karena kemantapan jalan merupakan kunci dalam menjamin kelancaran mobilitas orang dan barang yang akan berpengaruh terhadap efisiensi waktu dan biaya, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Posisi penting jalan nasional mempunyai peran yang vital dalam melayani pergerakan nasional. Untuk mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Nasional memerlukan dukungan jalan nasional.
“Namun kondisi ini belum dirasakan secara maksimal pada jalan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Jalan merupakan sebuah sistem jaringan yang terstruktur dan terintegrasi satu sama lain. Kemantapan jalan daerah penting untuk mendukung fungsi jalan nasional dengan menghubungkan daerah-daerah pusat kegiatan wilayah.
Salah satu contoh dampak dari buruknya jalan daerah menurut Prasetyawati, adalah terganggunya kegiatan logistik. Integrasi jalan nasional dan jalan daerah sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan industri, dimana jalan daerah melayani pusat bahan mentah dan produksi.
Terhambatnya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pengolahan dapat mengganggu ‘supply chain’ pada sistem logistik secara keseluruhan.
Maka antisipasi kerusakan jalan sudah harus dipertimbangkan pada saat perencanaan dan konstruksi. Pembangunan jalan baru harus mempertimbangkan umur rencana (design life) yang lebih lama, serta mampu menahan beban dan pengaruh cuaca.
“Design life jalan selama ini relatif pendek, yaitu hanya pada kisaran 10 tahun. Antisipasi sejak masa konstruksi dapat mengurangi resiko kerusakan jalan dalam jangka pendek,” katanya.
Kegiatan perbaikan jalan yang dilakukan terus menerus akibat rusaknya jalan dalam jangka waktu pendek, akan memakan biaya yang lebih besar. Sehingga antisipasi terhadap kerusakan jalan sejak proses konstruksi perlu dilakukan, agar dapat menghemat biaya perawatan jalan.
Maka preservasi perkerasan jalan merupakan pendekatan pro-aktif dalam mempertahankan kondisi jaringan jalan yang ada. Penerapannya memungkinkan mengurangi pelaksanaan proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang mahal, lama dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
Dengan menerapkan kegiatan preservasi secara tepat waktu, pembina jalan dapat menyediakan kinerja pelayanan jaringan jalan, dengan mobilitas yang tinggi, keselamatan jalan yang lebih baik, penurunan kemacetan, serta perkerasan yang lebih baik dan berumur lebih panjang.
“Hal inilah yang seharusnya menjadi tujuan yang harus dicapai dari kegiatan preservasi perkerasan jalan. Termasuk jalan daerah,” pungkasnya. (muis)
