BANDUNG, eljabar.com – Pendidikan selalu menjadi masalah yang serius dalam program pembangunan yang diselenggrakan oleh pemerintah.
Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, menjadi focus utama dalam setiap tahunnya. Khususnya yang menjadi kewenangan provinsi, yakni SMA dan SMK. Baik yang menyangkut pemerataan sarana gedung, maupun pemerataan mutu pendidikan itu sendiri.
Terkait program pemerataan sarana, dengan tercapainya target program pemerataan pengadaan gedung SMA/SMK di setiap kecamatan, diharapkan akses pendidikan akan lebih mudah. Sehingga semua anak yang ada dipelosok daerah terpencil bisa menikmati bangku sekolah.
Berdasarkan data yang ada, Jawa Barat saat ini memiliki SMA Negeri sebanyak 581 sekolah dan SMK Negeri sebanyak 286 sekolah, dari 630 kecamatan. Kalau merujuk pada kenyataan dan data yang ada, tentunya masih jauh capaian target angka yang ada, khususnya untuk SMK Negeri.
Selaku Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan, akan mendorong dan mengawal program pemerataan kualitas pendidikan di Jawa Barat, sesuai kewenangannya di legislative. Baik pemerataan sarana gedung, pemerataan mutu pendidikan sampai dengan kesejahteraan para tenaga pendidiknya.
“Sudah pasti ini akan selalu kita dorong, supaya target pendidikan terpenuhi. Namun tentunya secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan APBD kita yang ada,” ujar Dadang Kurniawan, kepada elJabar.com.
Sementara itu, untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Jawa Barat, Dadang Kurniawan mendorong supaya Dinas Pendidikan melakukan kajian dan program inovatif.
Selain pembekalan terhadap kemampuan guru/pendidik yang dilakukan melaui pendidikan dan pelatihan, menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra ini, bisa juga dilakukan program kemitraan untuk sejumlah sekolah.
Pertukaran tenaga pendidik antara sekolah yang dianggap selama ini memiliki keunggulan dalam prestasi belajar dengan sekolah yang masih dianggap kurang, dalam level kabupaten atau kota. Dan jangan sampai ada anggapan, hanya sekolah-sekolah yang dianggap pavorit saja, yang banyak menumpuk tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas.
“Ya, itu hanya sekedar contoh saja. Contoh dalam upaya inovasi untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Silahkan, Dinas Pendidikan punya banyak tenaga ahli dalam hal pendidikan,” saran Dadang.
Inovasi melalui program kemitraan ini juga diharapkan dapat menghilangkan disparitas antar sekolah, antar kabupaten/kota. Dan juga, setidaknya program ini dapat menstimulasi kerja sama antara guru, dan antar sekolah.
Dinas Pendidikan harus lebih inovatif dalam mencari formula untuk menghasilkan kualitas pendidikan. Karena mutu pendidikan semakin menjadi tantangan atas tuntutan kebutuhan jaman.
Kebijakan dan komitmen untuk peningkatan kualitas pendidikan, harus terus ada dan dipelihara. Karena masalah mutu dan pemerataan mutu pendidikan menurut Dadang, masih belum terpecahkan secara tuntas sampai saat ini.
Program peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan ini menjadi bagian penting, yang dinilai dapat memberikan upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan juga secara nasional.
“Masalah mutu pendidikan, menjadi problem kita bersama saat ini. Dan belum bisa dipecahkan secara tuntas sampai sekarang. Butuh kerja ekstra,” tandasnya. (muis)
