Pemkot Bandung Kejar Layanan Air Bersih 40 Persen, Siapkan Pipa dari Saguling dan Cirata
BANDUNG, eljabar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat. Saat ini, layanan air perpipaan di Kota Bandung baru menjangkau sekitar 38 persen kebutuhan warga, sehingga berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk menambah pasokan air baku.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan salah satu upaya yang sedang ditempuh adalah melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan jaringan pipa air baku dari Waduk Saguling dan Waduk Cirata menuju Kota Bandung. Proyek tersebut dirancang mampu menyuplai hingga 3.500 liter air per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita sedang melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan pipa dari Saguling dan Cirata sebanyak 3.500 liter per detik ke Kota Bandung. Semua sudah siap, tetapi sampai hari ini kami belum mendapatkan persetujuan dari Indonesia Power,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (29/06/2026).
Menurut Farhan, pembahasan proyek tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama terkait ketersediaan air pada musim kemarau. Saat debit air di kawasan pembangkit berkurang, pasokan air baku untuk Kota Bandung juga berpotensi terganggu sehingga diperlukan skema teknis yang matang bersama seluruh pihak terkait.
Selain menambah pasokan air baku, Pemkot Bandung juga melakukan inovasi melalui uji coba penyaringan (Filterisasi) air Sungai Cikapundung. Air hasil pengolahan tersebut direncanakan dimanfaatkan untuk kebutuhan non-konsumsi, seperti mandi, mencuci, dan aktivitas kebersihan lainnya.
Farhan menuturkan, pemerintah saat ini menargetkan peningkatan cakupan layanan air perpipaan dari 38 persen menjadi 40 persen. Menurutnya, peningkatan dilakukan secara bertahap karena Kota Bandung sudah tidak memiliki sumber air baku yang mencukupi dan masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain. Di sisi lain, Pemkot Bandung juga terus menekan tingkat kehilangan air (non-revenue water), yang berhasil turun dari 40 persen menjadi 37 persen melalui perbaikan jaringan serta kerja sama dengan sejumlah perusahaan dan dukungan Pemerintah Jepang. *red
