Penataan Infrastruktur Jalan di Jawa Barat Dipercepat, Komisi 4 DPRD Dorong Pemerataan dan Ketepatan Sasaran
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Penataan infrastruktur jalan di Jawa Barat terus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, mengingat peran vitalnya sebagai jalur penghubung antarwilayah sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD melalui Komisi 4 tengah fokus mengawal proyek-proyek peningkatan kualitas jalan, baik di daerah perkotaan maupun pelosok pedesaan.
Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, menegaskan bahwa keberlanjutan dan pemerataan pembangunan jalan menjadi kunci utama dalam meminimalisir ketimpangan wilayah.
“Kita tidak ingin pembangunan jalan hanya berkutat di kawasan perkotaan atau pusat-pusat ekonomi saja. Jalan desa, jalan kabupaten, dan akses penghubung antar daerah terpencil harus juga mendapat perhatian serius. Itu bentuk keadilan infrastruktur yang kami perjuangkan di Komisi 4,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Prasetyawati menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proyek jalan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia menyebut masih banyak program pembangunan jalan yang belum optimal baik secara fisik maupun manfaatnya terhadap masyarakat.
“Kami menemukan beberapa proyek jalan yang tidak sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, misalnya jalan yang dibangun di wilayah dengan lalu lintas rendah, sementara jalan rusak berat yang menghubungkan pusat produksi pertanian masih dibiarkan. Ini yang sedang kita dorong agar direvisi,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran akibat tekanan fiskal pasca pandemi dan penyesuaian belanja APBD, DPRD Jawa Barat bersama pemerintah provinsi mendorong berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk pergeseran anggaran dari yang kurang penting terhadap kebutuhan pundamental.
Ia juga menekankan pentingnya ketegasan dalam pengawasan agar anggaran pembangunan jalan tidak bocor atau dikorupsi.
“Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Bukan proyek asal jadi atau malah bermasalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Lebih jauh, Prasetyawati menekankan bahwa pembangunan jalan bukan semata soal konektivitas, tetapi harus ditautkan dengan pengembangan ekonomi rakyat. Ia mencontohkan banyak wilayah pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang potensinya tinggi namun terhambat akibat buruknya akses jalan.
Komisi 4 DPRD Jabar mendorong sinergi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perindustrian untuk menyelaraskan pembangunan jalan dengan peta kawasan produktif di seluruh Jawa Barat.
“Saya sering turun langsung ke lapangan, melihat sendiri betapa sulitnya petani mengangkut hasil panennya karena jalan ke sawah atau kebun rusak parah. Padahal kalau jalan mulus, nilai jual produk bisa naik, distribusi lancar, dan ekonomi lokal tumbuh. Jadi ini bukan sekadar soal aspal, tapi soal kesejahteraan,” paparnya.
Selain peningkatan jalan desa dan jalan produksi, Prasetyawati juga menyampaikan pentingnya pembangunan jalan alternatif dan jalur pengurai kemacetan di kawasan urban dan semi-urban. Ia mencontohkan kebutuhan mendesak untuk membangun jalur alternatif di wilayah Bogor, Bekasi, dan Bandung Raya yang kerap macet parah.
Komisi 4, lanjutnya, telah mendorong agar desain pembangunan jalan mempertimbangkan pertumbuhan populasi dan migrasi penduduk yang tinggi di kawasan penyangga ibu kota.
“Pembangunan jalan tol memang membantu, tapi masyarakat kecil juga butuh akses jalan gratis yang layak. Oleh karena itu pembangunan jalan kabupaten dan provinsi yang bisa jadi jalur alternatif harus segera dipercepat,” ungkapnya.
Dalam semangat transparansi, Prasetyawati menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan jalan. Menurutnya, banyak proyek gagal karena tidak sesuai kebutuhan warga.
“Kita ingin ada forum musrenbang yang benar-benar aktif, bukan sekadar formalitas. Aspirasi masyarakat harus jadi dasar kebijakan. Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, kemungkinan proyek gagal bisa ditekan,” pungkasnya. (muis)
