Pencegahan Covid-19, Pintu Masuk ke Kabupaten Sumedang akan Dijaga Ketat

SUMEDANG, eljabar.com – Pemerintah Kabupaten Sumedang, akan segera memberlakukan karantina wilayah secara parsial, sebagai upaya pencegahan dan penanganan virus Corona atau Corona Virus Disease (Covid-19).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, pada pelaksanaan karantina wilayah secara parsial ini. Nantinya, petugas dari Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan TNI/POLRI, Sub. Denpom, Dinkes, Camat dan warga masyarakat akan melakukan sweeping dengan menjaga setiap perbatasan pintu masuk ke wilayah Kabupaten Sumedang.

Untuk mendukung pelaksanaan karantina wilayah tersebut, nantinya akan didirikan beberapa posko penjagaan yaitu di wilayah Kecamatan Jatinangor, Cikaramas-Tanjungmedar, Cikamurang-Ujungjaya dan Tomo. Yang akan mulai dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 14 April 2020 kedepan mulai pada pukul 24.00 WIB, selama 24 jam.

“Nanti akan dibagi ke dalam tiga shift petugas jaga. Dan kendaraan yang masuk serta keluar akan di sweeping dan didata identitas dan tujuannya. Kalau yang masuk ke Sumedang dan ternyata warga sumedang, nanti akan langsung diinformasikan ke pihak Desa dan Kecamatan, serta dianjurkan untuk melakukan karantina diri,” kata Dony saat Siaran Pers Perkembangan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Gedung Negara, Selasa (31/03/2020).

Selain dilakukan pendataan, sambung Dony, bagi warga sumedang yang baru pulang dari Daerah yang terpapar virus corona dan dari zona merah akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuhnya. Begitu juga bagi warga sumedang, yang kedapatan mau keluar dan tujuannya ke daerah terpapar virus Corona. Nantinya, akan disarankan untuk kembali dan membatalkan perjalanannya.

“Jadi ini, hanya karantina wilayah parsial bukannya Lockdown,” ujarnya.

Dony menambahkan, dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut juga. Patroli Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian termasuk anggota Satpol PP di Kecamatan lebih dimasifkan, yang akan intens memecah kerumuman agar masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

“Setiap ada kerumunan akan dibubarkan, terutama dalam hal menjaga ODP (Orang dalam pengawasan) di tiap kecamatan agar tidak keluar rumah,” tandasnya. (Abas)

Advertisement

Categories: Pemerintahan