Sayangnya, persoalan ini membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik tidak bisa berbuat banyak. OPD yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup itu berdalih sudah bukan kewenangannya lagi.
Sejak Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan, kewenangan tersebut kini berada di tangan Pemprov Jatim melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Gresik, Sri Subaidah.
“Sekarang kewenangannya sudah ada di Provinsi Jawa Timur, jadi untuk tindak lanjutnya bisa menghubungi DLH Provinsi Jatim,” kata Sri, melalui sambungan seluler.
Namun begitu, peralihan kewenangan itu sampai kini tidak disertai dengan migrasi dokumen perizinan. Kondisi ini menyebabkan proses adendum perizinan menjadi tersendat.
Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jatim, Ainul Huri.“Ada banyak perubahan dalam peraturan yang baru ini, seperti peralihan kewenangan, sehingga dalam penerapannya diperlukan upaya koordinasi dengan Pemkab Gresik,” ujar Ainul.
Ainul juga mengatakan bahwa perubahan kewenangan tersebut masih belum diikuti dengan migrasi dokumen terkait perizinan dari Pemkab Gresik. “Mau tidak mau, ini memerlukan peran DLH Kabupaten Gresik dalam proses perubahan perizinan itu sehingga benar-benar sesuai dengan data dan informasi yang sebenarnya,” tegasnya.
