Pengelolaan Fiskal dan Keuangan Daerah Jawa Barat: Antara Optimisme Realisasi dan Tantangan Keberlanjutan
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Pengelolaan fiskal dan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat tahun-tahun terakhir menunjukkan capaian yang relatif kuat, namun tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang memerlukan atensi legislatif dan eksekutif.
Menurut Sekretaris Komisi 3 DPRD Jawa Barat, H. Heri Ukasah Sulaeman, pengawasan parlemen harus semakin tajam agar anggaran yang besar dapat mendukung program prioritas tanpa mengabaikan akuntabilitas dan kesinambungan fiskal.
Heri Ukasah menegaskan bahwa peran DPRD tidak hanya sebatas mengesahkan APBD, tetapi juga memastikan kebijakan fiskal pro-pertumbuhan sekaligus pro-keadilan sosial.
“Kami di Komisi 3 berfokus pada penguatan pendapatan asli daerah (PAD), pengendalian belanja yang tidak produktif, dan memastikan penerapan prinsip transparansi serta value for money pada setiap program,” ujar Heri UKasah, kepada elJabar.com.
Sumber pendapatan daerah Jawa Barat bersifat campuran: kombinasi PAD, transfer dari pusat, dan pendapatan sah lainnya. Tren terakhir menunjukkan PAD mampu memberi kontribusi besar—meski tingkat ketergantungan pada transfer pusat tetap signifikan bagi beberapa program strategis—sehingga penguatan basis PAD menjadi prioritas lewat reformasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, serta fasilitasi iklim investasi.
Walau capaian makro terlihat solid, sejumlah catatan kritis muncul dari sisi realisasi dan pengendalian. Laporan pemeriksaan dan kajian fiskal memperingatkan perlunya monitoring yang lebih ketat terhadap realisasi belanja dan efektivitas program—termasuk risiko overruns pada belanja wajib, proyek infrastruktur yang molor, dan alokasi subsidi/subvension yang kurang tepat sasaran.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat dan kajian internal regional juga mempublikasikan temuan-temuan yang menuntut perbaikan tata kelola keuangan. Heri Ukasah menyebut bahwa DPRD akan menindaklanjuti rekomendasi audit untuk memperkecil celah kebocoran dan meningkatkan efisiensi.
“Salah satu tantangan struktural adalah menyusun APBD yang responsif terhadap kebutuhan jangka pendek (penyediaan layanan dasar, tanggap bencana, pandemi/krisis ekonomi) sekaligus menjaga kemampuan fiskal jangka panjang,” ungkapnya.
Pemerintah provinsi telah menerbitkan kebijakan umum dan arah penyusunan APBD 2025 yang menegaskan prioritas-prioritas pembangunan; di sisi legislatif, DPRD merekomendasikan penguatan kajian dampak fiskal untuk menghindari tekanan pembiayaan yang tidak terduga. Peraturan daerah tentang APBD juga menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi alokasi anggaran.
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, beberapa langkah taktis tengah dijalankan: modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIKD), peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta penerapan mekanisme evaluasi berbasis kinerja.
Menurut Heri Ukasah, digitalisasi dan integrasi data antara unit-unit pengelola keuangan akan mempercepat proses pelaporan dan mengurangi peluang penyimpangan.
“Kami mendorong percepatan implementasi SIKD dan penguatan audit internal agar setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” katanya.
Dari sisi kebijakan fiskal nasional, mekanisme transfer dan alokasi dana bagi provinsi turut memengaruhi ruang fiskal Jawa Barat. Buku alokasi dan kebijakan transfer kementerian keuangan untuk 2025 dan kajian fiskal regional menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat-daerah agar transfer digunakan optimal untuk mengisi celah pelayanan dan investasi produktif.
Heri Ukasah menambahkan bahwa komunikasi lintas level pemerintahan harus diperkuat untuk memastikan program nasional yang berdampak pada daerah dapat diimplementasikan tanpa hambatan administrasi.
Keberlanjutan fiskal Jawa Barat juga menurut Heri Ukasah, akan ditentukan oleh kemampuan daerah meningkatkan basis pendapatan sendiri (PAD) tanpa memberatkan masyarakat, memprioritaskan belanja modal yang mendongkrak produktivitas ekonomi, dan menjaga cadangan fiskal untuk risiko mendadak.
Tahun-tahun mendatang menjadi ujian bagi strategi fiskal Jawa Barat—apakah provinsi akan mampu menerjemahkan hasil realisasi anggaran yang tinggi menjadi peningkatan kualitas layanan dan pertumbuhan yang merata. DPRD, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan lain diwajibkan berkolaborasi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efisien, transparan, dan berkelanjutan.
“Dengan penguatan pengawasan dan perbaikan sistem, anggaran yang kita miliki bisa menjadi motor bagi pemerataan pembangunan di Jawa Barat,” pungkasnya. (muis)
