Pengelolaan Jembatan Suramadu Boroskan Anggaran, Layanan Belum Optimal - El Jabar

Pengelolaan Jembatan Suramadu Boroskan Anggaran, Layanan Belum Optimal

SURABAYA, eljabar.com Kinerja pemeliharaan jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Suramadu, yang membentang sepanjang 5.438 meter dan memiliki lebar 30 meter, menuai kritik sejumlah kalangan.

Pemantik kritik tajam tersebut besarnya dana anggaran pemeliharaan Jembatan Suramadu yang digelontorkan APBN setiap tahunnya tidak disertai dengan tata kelola dan tata laksana yang belum maksimal.

Hal ini terlihat dari beberapa temuan yang terangkum dalam LHP BPK Nomor 23.C/LHP/XVIII/04/2019 yang dirilis alat kelengkapan dewan DPR, yakni Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Disebutkan dalam hasil pemeriksaan tersebut bahwa terdapat temuan kelebihan pembayaran atas pekerjaan laston lapis AC-WC yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp52.335.655,90 yang disebabkan kurang optimalnya PPK Divisi Operasional dan Pemeliharaan dalam mengendalikan pekerjaan fisik di lapangan.

Kelebihan pembayaran pekerjaan fisik juga terjadi pada pekerjaan pada pekerjaan jalan pendekat overpass II di kawasan kaki jembatan Suramadu (KKJSM) sebesar Rp701.790.379,98, kelebihan pembayaran pada pekerjaan Menara Air Rest Area Sisi Timur KKJSM sebesar Rp7.821.962,40. Juga pada pekerjaan pembangunan pengembangan SPAM di Rest Area Sisi Barat KKJSM sebesar Rp9.203.504,33 dan pekerjaan pekerjaan pembangunan Rest Area Sisi Barat di KKJSM sebesar Rp473.644.197,28. Kelebihan pembayaran juga terjadi pada pekerjaan jasa konsultansi dan supervisi pada pembangunan konstruksi sebesar Rp60.875.000,00.

Ironisnya, kelebihan pembayaran tersebut justru diperburuk dengan pengenaan denda keterlambatan yaitu pekerjaan pembangunan landscape lahan eks pedagang kaki lima Rest Area Sisi Barat, pekerjaan pembangunan pagar, jalan lingkungan dan utilitas di KKJSM sebesar Rp40.492.961,30.

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan temuan BPK merupakan indikator dari tata kelola dan tata laksana yang memperihatinkan. Kondisi ini tentunya akan mereduksi kinerja layanan jembatan yang pembangunannya dimulai pada 20 Agustus 2003 dan selesai dibangun pada 1 Maret 2009 seta mulai dioperasional pada 10 Juni 2009.

Berdasar sejumlah sumber, alokasi anggaran pemeliharaan Jembatan Suramadu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 lalu, alokasi anggaran untuk pemeliharaan jembatan Suramadu sebesar Rp54 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2020 saat ini memeningkat menjadi Rp96 miliar. Besarnya alokasi anggaran pemeliharaan itu tentu diharapkan akan meningkatkan layanan dan umur jembatan yang dibangun menghabiskan Rp5,4 triliun tersebut.

Pendiri dan pemilik Invasus, Lukas Jebaru, menilai, layanan jembatan Suramadu tak hanya membutuhkan biaya yang memang besar. Pasalnya, jembatan Suramadu termasuk jembatan khusus, yakni, jembatan yang memerlukan treatment yang memiliki tingkat kesulitan tinggi secara teknis dan mahalnya suku cadang jembatan. Namun juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, integritas, profesionalitas dan taat serta tunduk melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku.

“Tanpa SDM yang integritasnya kuat, jangn harap kinerja layanan jembatan Suramadu akan baik’, kata Lukas tegas.

Sementara, PPK Jembatan Suramadu, Nanang Herlambang dan Kepala Satuan Kerja BBPJN VIII, menolak menjawab pertanyaan eljabar.com yang dikirimkan via whatsapp. Alasannya, untuk materi temuan BPK pihaknya tidak dapat memberi keterangan. Padahal dalam rekomendasi LHP BPK selalu menyebut PPK dan Kepala Satuan Kerja, sebagai pihak yang bertanggungjawab karena yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atas beban APBN. (andi setiawan/wn)

Categories: Nasional