Penggelembungan Harga PJU Jalan Produksi Tambak, Siapa yang Meraup Untung? – El Jabar

Penggelembungan Harga PJU Jalan Produksi Tambak, Siapa yang Meraup Untung?

SIDOARJO, eljabar.com — Pembangunan infrastruktur yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masih ditemukan praktik korupsi yang dilakukan sejak perencanaan. Hal itu dapat terlihat dari pembangunan jalan produksi tambak dan prasarananya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan jalan produksi tambak tahun 2019 yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, kondisinya saat ini sudah jauh dari kata layak.

Permukaan jalan beton yang berada di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi tesebut telah mengelupas sampai mempertontonkan beai tulangan cor di dalamnya. Kondisi serupa juga terlihat di jalan produksi tambak yang berada di Brak Kedungpeluk lewat Toyo hingga Tambak Rungseng.

Umur konstruksi dan usia layanan jalan produksi tambak tersebut tidak terpenuhi. Ini diakibatkan oleh mutu dan kuaalitas pekerjaan yang buruk sehingga mereduksi usia teknis dan layanannya.

Tidak terpenuhinya usia teknis dan usia layanan konstruksi tersebut tentu dipengaruhi oleh kinerja pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang amburadul saat pelaksanaan pembangunannya.

Selain mutu dan kualitas konstruksi, pengadaan jalan produksi tambak tersebut juga disinyalir terjadi paraktik penggelembungan harga.

Penyusunan harga peekiraan sendiri pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di jalan produksi tambak milik Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tersebut, dinilai tidak memenuhi kewajaran harga pasar sebenarnya.

Berdasarkan perhitungan, harga perkiraan sendiri pengadaan PJU jalan produksi tambak sebesar Rp 3,25 miliar dengan harga pasar rata-rata tiap 1 unit PJU, terdapat akumulasi selisih harga yang signifikan, yakni sebesar Rp 405,5 juta lebih.

Namun begitu, hingga berita ini disiarkan pengguna anggaran yang notabene Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Mochamad Bachruni Aryawan, enggan mengonfirmasi dan mengklarifikasi.

Sejumlah pihak dituding akan meraup untung dari praktik penggelembungan harga tersebut. Jika merujuk pada ketentuan standar biaya masukan dan biaya keluaran, maka pejabat administrator dan pengawas dari kegiatan tersebut tentu diuntungkan. Pasalnya, hal itu berkorelasi dengan tunjangan pendapatan yang akan diperoleh, baik oleh pekabat adminastrator maupun fungsional kegiatan tersebut.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, honorarium jabatan administrator dan fungsional ditentukan oleh besaran anggaran yang dikelola. Semakin besar anggaran yang dialokasikan, maka honorarium tersebut juga akan makin tinggi.

Selain pendapatan yang sah dari pengelolaan anggaran, pengadaan barang jasa pemerintah juga menjadi rawan oleh praktik-praktik meraup untung pribadi, salah satunya melalui penentuan harga perkiraan sendiri.

Untuk menghindari praktik-praktik memperkaya diri dalam pengadaan PJU jalan produksi tambak seharusnya bisa ficegah sejak perencanaan.

Fungsi dan peran APIP menjadi strategis untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut. Akan tetapi faktanya, peran dan fungsi pengawasan internal pemerintah seperti tak memiliki taring. Kondisi ini akan makin buruk oleh sikap pengguna anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang tidak menevaluasi dengan rigid dan komprehensif atas penyusunan harga perkiraan sendiri pengadaan PJU jalan produksi tambak tersebut.

Jika cermat, seharusnya pengguna anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo nis mencegah potensi kemahalan harga itu. Namun kenyataannya, penggelembungan harga yang terjadi di lingkup OPD itu juatru dibiarkan.

Lalu siapa yang mengambil untung dari praktik kotor pembangunan jalan produksi tambak dan pengadaan PJU tersebut.

Ketua Jaringan Masyarakat Mandiri (Jamman), Mohamad Isnaeni mengungkapkan, praktik penggelembungan harga dan pembangunan infrastruktur yang rendah mutu dan kualitas, sepatutnya mendaapat perhatian serius pihak-pihak terkait. Hal yang sama juga dikemukakan oleh peneliti Investment and Asset Studies (Invasus) Lukas Jebaru.

Kedua aktivis anti korupsi itu menegaskan agar semua pihak harus turun tangan untuk menghapus tindakan korupsi di sektor pengadaan barang jasa yang  masih menempati urutan teratas. (luq)

Categories: Regional