Pengusaha Besar Yang Di Untungkan Dalam Program JPS Covid-19

Bandung, eljabar.com,— Program jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak corona virus disease 2019 (Covid-19) yang dilaksanakan Pemprov Jabar, dikritik Anggota DPRD Jabar Edi Rusyandi dari Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandi mengatakan program JPS yang diluncurkan oleh Pemprov Jabar tersebut dinilainya malah menguntungkan pengusaha besar dan mematikan pedagang kecil.

35 persen anggaran untuk desa dialokasikan untuk penanganan Covid 19,jelas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XI meliputi Kabupaten Sumedang-Majalengka-Subang (SMS) ini, Dengan kondisi tersebut bagi aparatur desa harus memprioritaskan program skala prioritas,pungkas pria alumin magister dari Universitas Inonesia (UI) kelahiran Bau-Bau 21 Oktober 1976 ini.

Ditambahkan Edi, disatu sisi, bantuan senilai Rp500.000 tersebut, bisa sedikit meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19,Namun di sisi lain bantuan tidak akan menyelematkan ekonomi rakyat, tetapi malah mengganggu ekonomi masyarakat, katanya kepada wartawan, Sabtu (2/5/2020).

Mengapa, Karena barang-barang dalam bantuan tersebut asalnya dari provinsi atau di drop langsung dari provinsi, jadi ekonomi masyarakat di desa, kecamatan dan kabupaten kota, tidak berputar.

“Yang untung, pastinya, ya hanya pengusaha pengusaha besar saja, pengusaha kecil gigit jari,” kalau bantuan tersebut adalah barang yang banyak dijumpai di masyarakat sebaiknya cara mendatangkan bantuan tersebut tidak dilakukan dengan sistem drop dari provinsi.

Pemprov Jabar melakukan pengadaan barang dengan secara penunjukan langsung kepada perusahaan besar, Jumlahnya pun sangat besar dengan demikian maka pengusaha yang mendapat pesanan dari Pemprov Jabar akan mendapat keuntungan besar karena barang dagangannya diborong besar-besaran.

Dilain sisi pedagang kecil di perkampungan akan merugi karena barang dagangannya tidak laku. “Beras di pedagang kecil akan membusuk, penuh kutu karena tidak ada yang membeli,” tegasnya.****

Advertisement

Categories: Pemerintahan