Pentingnya Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Perda - El Jabar

Pentingnya Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Perda

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Salah satu kendala terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa adalah masalah hukum. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus memiliki nilai implementatif, baik dari sisi legal maupun praktis.

Sehingga upaya peningkatan wawasan pengetahuan dan keterampilan pejabat/pegawai dalam menyusun peraturan perundang-undangan secara terencana, sitematis, terarah, dan terpadu, mutlak dibutuhkan.

Hukum memang sangat dinamis, tetapi dinamika hukum seharusnya tidak menghambat pekerjaan, hanya karena tidak adanya kepastian hukum. Pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut Anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Mirza Agam, apabila terbentur pada pilihan keadilan atau kepastian hukum, maka hendaknya lebih diutamakan memilih kepastian hukum.

”Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat diperlukan,” terang Mirza Agam, kepada elJabar.com.

Kepastian hukum lebih utama untuk dikedepankan, dibandingkan dengan keadilan. Karena dampak dari kepastian hukum ini sangat besar. Rawannya gugatan, bisa terjadi akibat adanya suatu persoalan yang ditimbulkan oleh keberadaan dari sebuah produk hukum yang tidak memiliki kepastian hukum. Atau yang sering disebut dengan pasal karet.

Gugat menggugat memang adalah hak dari para pihak yang berperkara. Namun apabila gugatan itu muncul karena akibat dari sebuah produk hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, maka wibawa hukum itu sendiri akan jatuh.

“Maka kepastian hukum menjadi sangat penting. Bukan hanya menjadi celah munculnya gugatan saja, tapi lebih dari itu butuh untuk ketertiban di tengah masyarakat,” tandasnya.

Memang salah satu tujuan hukum adalah mencapai keadilan dalam melaksanakan tupoksi. Namun kepastian hukum juga dilakukan dalam melaksanakan tupoksi. Hukum hanya ada jika ada dua orang atau lebih, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societas, ibi ius).

“Hukum itu ada, kalau ada dua kepentingan. Kepentingan kita sebagai regulator dan kepentingan stakeholder sebagai penerima jasa. Hukum itu dimensinya demikian luas, dan dampaknya terhadap efisiensi ekonomi kita juga besar,” ujarnya.

Karena tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan, maka hukum harus diupayakan dapat efektif mengatur hal-hal yang belum diatur dengan benar-benar memperhatikan asas hukum yang melekat pada rencana peraturan tersebut.

Dijelaskan Agam yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, hukum juga harus memperhatikan adanya unsur efisiensi dalam pada saat pelaksanaannya dan mementingkan isi. Bukan formalitasnya, substance over form.

Dalam pelaksanaan dan perencanaan perumusan hendaknya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Perlu adanya perumusan jangka pendek, dengan mencermati kembali peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dan perumusan jangka panjang, dengan melakukan persiapan atau perencanaan peraturan perundang-undangan.

“Basis perencanaan yang paling baik adalah dengan melihat statistik dan mengidentifikasi permasalahan yang harus dipecahkan. Penyusunan peraturan perundang-undangan pun harus lepas dari conflict of interest,” tandasnya.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (UU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tidak menjadi masalah apabila pada saat penyusunannya dilihat dari sudut pandang pragmatis, sepanjang menguntungkan negara. Begitu juga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

“Saya berharap agar kemampuan analisis SDM yang dimiliki Pemda dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah meningkat, sesuai dengan sikap Gubernur yang memberikan perhatian besar dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM,” pungkasnya. (muis)

Categories: Pemerintahan