Pentingnya Konektivitas Jalan Provinsi dengan Kabupaten

ADHIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Akselerasi dan pemerataan ekonomi di Jawa Barat sangat bergantung pada andalnya infrastruktur transportasi darat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, pergerakan barang, jasa, hingga komoditas pertanian dan industri membutuhkan jaringan jalan yang saling terhubung secara optimal. Namun, efektivitas jaringan jalan nasional dan provinsi kerap terhambat oleh kondisi jalan kabupaten yang belum memadai.

Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Hj. Prasetyawati, M.M., menegaskan bahwa konektivitas antara jalan provinsi dan jalan kabupaten merupakan urat nadi utama yang menentukan kelancaran distribusi ekonomi daerah.

“Tanpa integrasi yang kuat antara kedua status jalan tersebut, potensi ekonomi daerah—terutama di wilayah pedesaan dan sentra produksi—akan sulit berkembang secara maksimal,” tandas Prasetyawati, kepada elJabar.com.

Prasetyawati menjelaskan bahwa sistem jaringan jalan bekerja layaknya pembuluh darah dalam tubuh manusia. Jalan provinsi berfungsi sebagai pembuluh utama yang menghubungkan antar-kabupaten/kota serta mengalirkan arus lalu lintas menuju koridor nasional. Sementara itu, jalan kabupaten berperan sebagai pembuluh kapiler yang menjangkau pusat-pusat produksi, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pemukiman warga di tingkat kecamatan dan desa.

Menurutnya, hambatan sering kali muncul bukan pada jalan utama, melainkan pada titik alih fungsi atau koneksi dari jalan kabupaten menuju jalan provinsi. Ketika jalan kabupaten mengalami kerusakan berat atau memiliki kapasitas yang terbatas, alur distribusi komoditas dari tingkat produsen otomatis terputus atau mengalami keterlambatan.

“Sinergi dan keterhubungan antara jalan provinsi dan jalan kabupaten tidak bisa ditawar lagi. Komoditas unggulan Jawa Barat, seperti hasil pertanian dari wilayah selatan atau produk UMKM dari sentra industri lokal, membutuhkan kepastian waktu pengiriman. Jika jalan kabupaten sebagai alur awal distribusi dalam kondisi rusak, biaya logistik membengkak dan kualitas produk menurun sebelum sampai ke pasar utama,” jelas Prasetyawati.

Ia menambahkan, ketimpangan kualitas antara jalan provinsi dan jalan kabupaten kerap menjadi kendala berulang yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat.

“Oleh karena itu, konektivitas yang lancar dan andal dari hilir ke hulu harus menjadi fokus utama pembenahan infrastruktur di Jawa Barat,” ujarnya.

Salah satu tantangan terbesar perekonomian domestik saat ini adalah tingginya persentase biaya logistik terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di Jawa Barat, sebagian besar rantai pasok masih mengandalkan moda transportasi darat menggunakan truk dan armada angkutan barang lainnya.

Prasetyawati menyoroti bahwa infrastruktur jalan yang buruk di tingkat kabupaten secara langsung meningkatkan biaya operasional kendaraan, mulai dari pemborosan bahan bakar, kerusakan armada, hingga waktu tempuh yang membengkak dua hingga tiga kali lipat. Beban biaya tambahan ini pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir atau memotong margin keuntungan para petani dan pengrajin lokal.

“Petani kita di wilayah pedesaan sering kali kalah bersaing bukan karena kualitas produknya kurang baik, tetapi karena biaya angkut dari kebun ke jalan utama sangat mahal akibat jalan kabupaten yang rusak parah. Dampaknya, harga di tingkat petani ditekan sangat rendah, sementara harga di pasar kota menjadi tinggi. Kunci untuk memotong rantai logistik yang mahal ini adalah memastikan jalan kabupaten terkoneksi mulus dengan jalan provinsi,” terangnya.

Bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif yang tumbuh pesat di berbagai pelosok Jawa Barat, akses jalan yang mulus juga membuka peluang perluasan jangkauan pasar. Distribusi produk lokal menuju pusat distribusi modern maupun pelabuhan ekspor membutuhkan efisiensi yang didukung oleh keandalan jalan di seluruh tingkatan.

Guna mengatasi kendala ketimpangan kualitas jalan antara kewenangan provinsi dan kabupaten, melalui Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Prasetyawati akan terus mendorong terobosan kebijakan, baik dari sisi penganggaran maupun regulasi.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mencari terobosan dengan mengoptimalkan skema Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus Infrastruktur kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Melalui Bantuan Keuangan ini, pemerintah provinsi dapat membantu mendanai peningkatan kualitas jalan kabupaten yang memiliki status strategis—yakni jalan-jalan kabupaten yang berfungsi langsung sebagai akses penghubung ke jalan provinsi, kawasan industri, destinasi wisata, serta kawasan ketahanan pangan.

“Pemerintah kabupaten kerap memiliki keterbatasan APBD untuk menangani seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangannya. Di sinilah peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hadir melalui Bantuan Keuangan yang tepat sasaran.” ungkapnya.

Selain penganggaran, Prasetyawati juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan spatial dan masterplan transportasi terpadu. Perencanaan pembangunan jalan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif semata, melainkan harus berbasis pada koridor ekonomi regional Jawa Barat.

Konektivitas jalan provinsi dan kabupaten memiliki peranan sangat krusial dalam memperkecil ketimpangan pembangunan antara Jawa Barat bagian utara dan Jawa Barat bagian selatan. Jawa Barat Selatan memiliki potensi luar biasa di bidang pariwisata bahari, agribisnis, dan kelautan, namun keterbatasan aksesibilitas masih menjadi tantangan utama.

Prasetyawati mencontohkan pembangunan Jalur Tengah Selatan (JTS) dan Jalan Lingkar Selatan yang terus didorong oleh Pemprov Jabar.

“Namun, keberhasilan proyek strategis tersebut hanya akan berdampak optimal jika jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan desa-desa di pedalaman menuju jalur utama tersebut juga ditingkatkan kualitasnya,” terangnya.

Pengembangan kawasan pertumbuhan baru, seperti Kawasan Rebana di utara dan pengembangan pariwisata di selatan Jawa Barat, membutuhkan feeder road atau jalan pengumpan yang kuat dari kabupaten. Tanpa interkoneksi yang baik, manfaat ekonomi dari proyek strategis provinsi tidak akan meresap hingga ke masyarakat lapisan bawah di pedesaan.

Peningkatkan kualitas dan integrasi jalan provinsi serta kabupaten dapat terus direalisasikan secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya memperlancar lalu lintas barang, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat kegiatan sosial.

Dengan jaringan jalan yang saling terhubung mulus dari tingkat desa hingga ke koridor utama provinsi, mobilitas ekonomi Jawa Barat diyakini dapat tumbuh lebih pesat, efisien, dan inklusif.

“Infrastruktur jalan adalah fondasi dari pertumbuhan ekonomi. Ketika konektivitas jalan provinsi dan jalan kabupaten terwujud dengan baik, roda perekonomian Jawa Barat akan bergerak lebih cepat, ketimpangan antarwilayah berkurang, dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata,” pungkasnya. (muis)