Perbankan Jangan Persulit Masyarakat Ekonomi Kecil di Jawa Barat

ADHIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com – Peran sektor perbankan di Jawa Barat kembali menjadi sorotan, khususnya dalam kaitannya dengan akses layanan bagi masyarakat ekonomi kecil. Lembaga perbankan harus hadir sebagai mitra yang memudahkan, bukan justru menjadi penghambat perkembangan ekonomi rakyat kecil.

Menurut Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki struktur ekonomi yang banyak ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses layanan perbankan, mulai dari pembukaan rekening hingga mendapatkan fasilitas pembiayaan.

“Kami sering menerima aspirasi dari masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, yang merasa dipersulit oleh pihak perbankan. Padahal mereka ingin maju dan berkembang, tetapi terbentur persyaratan administrasi yang rumit,” ujar Tina Wiryawati, kepada elJabar.com.

Tina menyoroti salah satu masalah utama adalah akses kredit. Banyak UMKM di Jawa Barat masih sulit memperoleh pembiayaan perbankan karena terkendala agunan. Sementara, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digadang-gadang sebagai solusi, faktanya belum merata dirasakan masyarakat kecil.

“Masih banyak bank yang mensyaratkan agunan berlebih untuk pinjaman kecil. Hal ini bertentangan dengan semangat KUR yang seharusnya bisa diakses lebih mudah. Pemerintah sudah memberi subsidi bunga, tetapi implementasi di lapangan masih jauh dari harapan,” jelas Tina.

Ia menegaskan, DPRD Jawa Barat akan terus mendorong agar regulasi dan kebijakan perbankan lebih berpihak pada rakyat kecil. Dengan mayoritas masyarakat Jawa Barat bekerja di sektor informal dan UMKM, maka kemudahan akses perbankan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain hambatan dari sisi bank, Tina juga menilai rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi persoalan lain. Banyak pelaku usaha kecil yang belum terbiasa dengan prosedur perbankan, seperti pencatatan keuangan, administrasi, maupun pengelolaan utang. Hal ini membuat mereka kerap ditolak saat mengajukan kredit.

“Bank juga perlu aktif melakukan edukasi, bukan hanya menunggu nasabah datang. Literasi keuangan masyarakat Jawa Barat masih rendah, sehingga dibutuhkan pendampingan yang intensif. Kalau bank mau turun ke lapangan, saya yakin akan banyak pelaku usaha kecil yang bisa berkembang,” tambahnya.

Menurut Tina, keberadaan perbankan bukan hanya mencari keuntungan, melainkan juga bagian dari pembangunan daerah. Perbankan memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kami tidak anti terhadap perbankan. Justru kami ingin perbankan lebih proaktif dalam membantu masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil hanya dijadikan objek bisnis, sementara mereka yang betul-betul butuh akses modal justru dipersulit,” tegasnya.

Ia mencontohkan banyak koperasi dan lembaga keuangan mikro di daerah yang justru lebih fleksibel dan membantu masyarakat kecil. Padahal, dengan kekuatan modal dan jaringan yang dimiliki, seharusnya bank bisa lebih unggul dalam pelayanan.

Tina juga mendorong adanya sinergi antara perbankan dan pemerintah daerah di Jawa Barat. Ia menilai program-program pemberdayaan UMKM yang dikeluarkan pemprov maupun pemkab/pemkot perlu didukung penuh oleh perbankan melalui akses modal dan layanan digital.

“Sekarang sudah era digital. Perbankan bisa masuk dengan program digitalisasi UMKM, pembayaran nontunai, hingga pemasaran daring. Pemerintah sudah berusaha mendorong, tapi tanpa dukungan bank akan sulit terwujud,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tina menekankan perlunya reformasi birokrasi di internal perbankan agar masyarakat tidak merasa dipersulit. Ia menyebutkan masih ada praktik diskriminasi di beberapa bank yang lebih mengutamakan nasabah besar dibandingkan masyarakat kecil.

“Kami ingin bank melakukan evaluasi. Jangan sampai rakyat kecil harus menunggu lama, mengisi banyak formulir, bahkan ditolak hanya karena tidak punya agunan. Padahal mereka ini tulang punggung ekonomi daerah,” pungkasnya. (muis)