Perempuan Indonesia dan Pendidikan Politik - El Jabar

Perempuan Indonesia dan Pendidikan Politik

ADIKARYA PARLEMEN

 

BANDUNG, elJabar.com – Politik kadang sering mendapat konotasi kurang baik didalam pandangan sebagian masyarakat. Padahal terjun ke dalam kancah politik,  merupakan pilihan bagi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan sebuah Negara.

Kalau masyarakat paham, padahal tidak ada profesi yang memiliki implikasi seluas politisi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh politisi pasti berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh rakyat atau warga negara.

Pada dasarnya, kebijakan politik bersifat sangat inklusif. Karena itu, jika kebijakan politik yang dibuat baik dan benar, maka akibat positifnya akan dirasakan oleh seluruh warga negara. Demikian pula jika sebaliknya. Hal sebaliknya inilah yang kadang politik sering mendapat persepsi kurang baik ditengah masyarakat awam.

Politisi dalam makna yang sejati, dimata Anggota DPRD Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, yakni melakukan tugas-tugas yang menjadi prasyarat negara bisa ditata dengan baik.

“Politik tidak bisa dihitung secara pasti berdasarkan matematis, sehingga membutuhkan kepiawaian dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul. Karena yang dihadapi adalah pikiran manusia,” ujar Prasetyawati, kepada eljabar.com.

Tugas politisi yakni membangun dan mengeksekusi kebijakan politik. Dalam konteks sistem politik demokrasi, tentu penyelenggaranya sudah dibagi-bagi dalam poros-poros kekuasaan yang dalam disiplin ilmu politik disebut trias politica.

“Memang idak mudah menjadi seorang politisi, atau anggota legislative. Tapi ini sudah menjadi pilihan, ini sudah menjadi amanah rakyat. Kita harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah ini,” ujarnya.

Dulu-dulu sebelum reformasi, gedung parlemen biasanya dikuasai oleh politisi dari kaum laki-laku. Namun setelah reformasi, undang-undang mensyaratkan ada keterwakilan perempuan 30%. Ini artinya ada pengakuan atas eksistensi perempuan dalam kancah politik.

Sehingga menurut Prasetyawati ini juga kesempatan bagi kaum perempuan untuk dapat mengisi komposisi jabatan politik, baik di legislatif maupun eksekutif. Bukan suatu hal yang tabu bagi perempuan untuk terjun di kancah politik.

“Ini kesempatan bagi kaum perempuan. Jangan pernah disia-siakan peluang untuk bisa ikut andil dalam mengambil kebijakan di pemerintahan,” katanya.

Karena politik memiliki ruang lingkup yang luas dan sangat komplek, serta produk yang dihasilkan merupakan kebijakan. Maka dibutuhkan kedalaman berpikir, wawasan serta  komunikasi yang baik dengan konstituen.

Untuk itulah, membiasakan diri dengan kedalaman berpikir, mendorong seorang politisi harus sering-sering melakukan perenungan mendalam, untuk mencari dan menemukan ide-ide baru yang memungkinkan untuk menata dan memperbaiki Negara.

Legislative dan eksekutif harus hidup sebagaimana mayoritas rakyat yang memilihnya. Politisi dan menjadi legislative itu sebagai bentuk pengabdian.

“Para pejabat di seluruh poros kekuasaan, terlebih legislatif dan juga eksekutif, sesungguhnya adalah representasi rakyat. Sehingga kebijakan yang diambil harus bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” jelasnya.

Kapasitas politisi merupakan kapasitas yang memungkinkan untuk mengetahui lebih banyak terhadap berbagai perspektif yang kemungkinan tidak dimiliki oleh rakyat kebanyakan.

Sehingga menurut Prasetyawati, politisi perlu mengajarkan kepada rakyat bagaimana sistem politik bekerja. Dengan begitu rakyat bisa menentukan pilihan dengan benar, dan  tidak menjadi korban politik pada masa-masa berikutnya.

“Harus ada usaha keras dari politisi, sampai preferensi pemilih benar-benar berdasarkan keinginan untuk memperbaiki negara,” tandasnya.

Politisi merupakan para pejuang politik dalam mewujudkan keinginan rakyat. Namun, tidak semua keinginan rakyat boleh dipenuhi. Hanya keinginan-keinginan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diyakini saja yang harus diperjuangkan.

Politisi harus memiliki cara untuk menghindari keinginan buruk rakyat, tetapi tetap harus  membuat mereka tidak memusuhi politisi. Sehingga agenda-agenda membangun kebijakan politik tidak mendapatkan perlawanan oleh rakyat sendiri.

“Kebijakan politik, yakni memperjuangkan kebaikan bersama dengan dasar nilai-nilai kebenaran, untuk bisa menjadi produk hukum. Dalam konteks inilah sesungguhnya pendidikan politik nampak semakin  diperlukan. Sehingga dapat menghasilkan  kebijakan politik yang berkualitas bagi kepentingan rakyat,” pungkasnya. (muis)

Categories: Pemerintahan