Perencanaan Implementatif Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ada lima misi yang disusun sebagai pengejewantahan visi, yang kemudian diuraikan lagi dalam bentuk program kerja.
Misi pertama, memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.
Misi kedua, memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan. Kemudian meningkatnya pengendalian jumlah penduduk, meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
Tujuan berikutnya, yaitu meningkatnya aksesibiltas dan mutu pendidikan, meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional.
Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan local, serta terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial.
Sejauhmana tujuan dari misi ini bisa diimplementasikan dan terealisir, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Maka menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, evaluasi terhadap implementasi misi ini, harus menjadi acuan dalam upaya meningkatkan pencapaian tujuan sebagaimana yang diuraikan dalam misi tersebut.
“Evaluasi ini menjadi patokan, rujukan didalam meningkatkan pencapaian misi tersebut. Sehingga program kerja seperti apa yang tepat untuk diimplementasikan dalam memenuhi tujuan dari misi itu sendiri,” ujar Buky Wibawa, kepada elJabar.com.
Kemudian tujuan ketiga, yaitu terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Tujuan terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan ini, dengan sasaran meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok.
Kemudian meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan.
Adapun tujuan dari meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat, sepertinya belum ada kemajuan yang signifikan.
“Terkait dengan masalah pembentukan daerah otonom baru, memang terbentur dengan masalah kebijakan pusat, yakni adanya moratorium. Sedangkan masalah peningkatan kualitas lingkungan, belum begitu memuaskan. Pengendalian terhadap usaha tambang yang masih masif, belum maksimal. Ini akan menjadi ancaman tersendiri terhadap kondisi lingkungan kedepannya,” jelasnya.
Sementara itu misi keempat memiliki tujuan agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi.
Tujuan sasaran tersebut adalah Jawa Barat sebagai daerah pertanian kelautan dan perikanan yang mandiri, untuk mencapai kedaulatan pangan. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat, serta meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
Dan terakhir misi kelima, dengan tujuan agar terwujudnya good governance dan whole of government, dengan sasaran terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.
“Kelima misi tersebut diatas, Bappeda sebagai badan perencana dan pengendali pembangunan, harus bisa menguraikan sejumlah program kepala daerah/wakil kepala daerah, sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat Jabar,” pungkasnya. (muis)
