Perikanan Jawa Barat Perlu Ditingkatkan: Dorong Modernisasi dan Perlindungan Nelayan Tradisional
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Sektor perikanan di Jawa Barat memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, potensi ini masih belum tergarap maksimal.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menegaskan perlunya langkah strategis dalam pengembangan sektor perikanan melalui modernisasi sarana, perlindungan nelayan tradisional, serta penguatan tata kelola kawasan pesisir.
Menurut Lina, kondisi perikanan di beberapa daerah pesisir seperti Pangandaran, Cirebon, Indramayu, dan Sukabumi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan alat tangkap, kerusakan ekosistem laut, hingga tekanan akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim.
“Jawa Barat punya garis pantai yang sangat sepanjang. Ini potensi besar. Tapi kenyataannya banyak nelayan kita masih bergantung pada alat tangkap tradisional dan teknologi yang sudah usang,” ujar Lina ruslianwati, kepada elJabar.com.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mencatat produksi perikanan tangkap tahun 2024 mencapai sekitar 180.000 ton, dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Sukabumi. Sementara produksi perikanan budidaya, khususnya tambak dan keramba jaring apung, mencapai lebih dari 350.000 ton, dengan fokus utama di wilayah Bandung Barat, Purwakarta, dan Subang.
Namun, Lina menyoroti bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat masih berada di bawah 3 persen, jauh tertinggal dibandingkan sektor industri dan perdagangan.
Ia juga menambahkan bahwa minimnya perhatian terhadap modernisasi infrastruktur perikanan menjadi hambatan besar dalam peningkatan produktivitas. Banyak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah tua, tidak layak pakai, serta kurang terhubung dengan rantai logistik modern.
“Ini menunjukkan bahwa sektor perikanan belum menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah, padahal ini menyangkut langsung hajat hidup masyarakat pesisir dan penghasil pangan laut yang strategis,” jelasnya.
Salah satu isu penting yang diangkat Lina Ruslinawati adalah perlindungan terhadap nelayan tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan laut. Ia menyayangkan belum adanya kebijakan perlindungan menyeluruh bagi nelayan kecil, baik dalam aspek permodalan, asuransi, hingga bantuan saat musim paceklik.
“Kita harus akui bahwa nelayan tradisional belum mendapat posisi yang adil. Mereka kalah bersaing dengan kapal besar dari luar daerah, bahkan luar negeri, yang masuk ke perairan kita. Mereka butuh dukungan dari negara,” katanya tegas.
Lina mengusulkan agar pemerintah provinsi memperkuat program bantuan alat tangkap ramah lingkungan, memperluas cakupan asuransi nelayan, dan menyediakan fasilitas permodalan dengan skema khusus melalui BUMD atau kerja sama dengan koperasi nelayan.
Menurutnya, nelayan bukan hanya memerlukan alat, tapi juga kepastian usaha dan ekosistem bisnis yang mendukung.
“Kalau semua beban ditanggung sendiri, bagaimana mereka mau sejahtera? Mereka tidak bisa melaut saat cuaca ekstrem, tapi kebutuhan rumah tangga tetap berjalan,” ujar politisi dari Partai Gerindra ini.
Sebagai bagian dari Komisi 2 DPRD yang membidangi urusan ekonomi dan sumber daya alam, Lina Ruslinawati mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera merancang roadmap pengembangan perikanan berbasis teknologi dan digitalisasi. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan tren ekonomi biru dan keberlanjutan lingkungan.
Beberapa gagasan konkret yang ia usulkan antara lain : Pertama, Pengembangan platform digital untuk pemasaran hasil laut, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapan langsung ke konsumen atau distributor besar tanpa melalui terlalu banyak perantara.
Kedua, Modernisasi sistem pelaporan hasil tangkap dan stok ikan berbasis aplikasi untuk mendukung kebijakan berbasis data. Ketiga, Pembangunan sentra pengolahan ikan dan cold storage di daerah-daerah sentra perikanan agar hasil tangkapan tidak cepat rusak dan bisa meningkatkan nilai tambah.
Lina juga menyinggung pentingnya digital literacy bagi nelayan muda. Ia menyarankan agar Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan lembaga pelatihan untuk memberikan edukasi teknologi kepada generasi muda nelayan.
“Teknologi bisa menjadi penyelamat nelayan kecil. Kita bisa bayangkan, jika mereka bisa menjual langsung ke Jakarta atau Bandung melalui aplikasi, harga ikan bisa lebih tinggi dan nelayan lebih untung,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 2 ini juga menyoroti persoalan lingkungan yang mengancam keberlanjutan perikanan di Jawa Barat. Pencemaran laut, abrasi pantai, dan praktik overfishing masih menjadi masalah besar.
“Kalau laut kita rusak, habis sudah masa depan nelayan dan perikanan. Maka pembangunan perikanan harus berbasis keberlanjutan, tidak boleh hanya mengejar produksi,” pungkasnya. (muis)
